Kapan Penyelesaian Sengketa Pilkada? Bisa Diajukan Setelah 3 Hari Keputusan Keluar

Liputan6.com, Jakarta Pilkada di Indonesia sering kali diwarnai dengan sengketa yang dapat memengaruhi hasil pemilihan dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan kompleksitas yang ada, penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa ini dilakukan dan kapan proses tersebut akan berakhir. Proses ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa pemilihan umum tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Menurut Fritz Edward Siregar dari Bawaslu, "Penyelesaian sengketa proses pemilu ini pun bisa banding hingga ke meja Mahkamah Agung (MA) sehingga mencapai putusan inkracht atau berkekuatan hukum tetap".

Pengajuan sengketa dapat dilakukan oleh peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU. Permohonan ini harus disampaikan dalam waktu tiga hari setelah keputusan dikeluarkan. Dalam tahap ini, Bawaslu menerima permohonan dan melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk. Jika laporan dianggap valid, Bawaslu akan melanjutkan ke tahap mediasi.

Setelah verifikasi, Bawaslu akan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Jika mediasi gagal, proses ajudikasi akan dilakukan, di mana Bawaslu akan memutuskan sengketa tersebut. Keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali untuk sengketa tertentu yang dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan Bawaslu, mereka dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu tiga hari setelah keputusan dikeluarkan. MK berwenang untuk memutuskan sengketa hasil pemilu secara final, termasuk mempertimbangkan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

Mahkamah Konstitusi memiliki tenggat waktu 14 hari kerja untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam praktiknya, waktu efektif untuk memutuskan perkara sering kali lebih singkat karena prosedur pemanggilan dan administrasi lainnya. Putusan MK merupakan keputusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat dan menjadi acuan bagi semua pihak terkait.

Kecurangan dalam pemilu merupakan salah satu penyebab utama sengketa pilkada. Ini bisa berupa manipulasi suara, seperti penggelembungan jumlah suara untuk kandidat tertentu atau praktik politik uang, di mana calon membayar pemilih untuk mendapatkan dukungan. Tindakan ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kandidat yang merasa dirugikan.

Pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, seperti intimidasi terhadap pemilih atau mobilisasi aparat birokrasi untuk mendukung calon petahana, juga menjadi penyebab sengketa. Praktik ini sering kali dilakukan oleh calon yang memiliki kekuasaan dan sumber daya lebih, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi.

Setelah pengumuman hasil pemilu, pihak yang kalah sering kali menolak untuk menerima hasil tersebut, terutama jika hasilnya sangat tipis. Penolakan ini dapat memicu sengketa yang berkepanjangan dan bahkan menimbulkan kekerasan di beberapa daerah. Ketidakpuasan ini sering kali diperparah oleh dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu.

Kinerja buruk atau adanya bukti bias dari penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilihan. Jika masyarakat merasa bahwa penyelenggara tidak netral atau tidak kompeten, mereka lebih cenderung untuk menggugat hasil pemilu

Faktor eksternal seperti bencana alam atau situasi keamanan yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilu dan menyebabkan sengketa. Misalnya, jika bencana alam mengganggu proses pemungutan suara atau penghitungan suara, hal ini dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahan hasil pemilu.

Proses hukum yang rumit dalam menyelesaikan sengketa pilkada dapat menambah ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, sering kali terjadi kebingungan mengenai prosedur dan otoritas masing-masing lembaga.

Dengan memahami penyebab-penyebab ini, diharapkan semua pihak dapat berupaya untuk menciptakan proses pilkada yang lebih transparan dan adil, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di masa mendatang.

Apa saja lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pilkada?

Lembaga yang terlibat antara lain KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi.

Waktu penyelesaian sengketa bervariasi; Bawaslu memiliki waktu 12 hari untuk menyelesaikan sengketa administrasi, sedangkan MK memiliki waktu 14 hari kerja untuk memutuskan perkara.

Jika tidak puas dengan keputusan Bawaslu, pihak yang bersengketa bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu tiga hari setelah keputusan dikeluarkan.