Dibandingkan dengan Teladan Prabowo, Gerindra Minta Gus Miftah Minta Maaf pada Penjual Es Teh

Liputan6.com, Jakarta Kasus Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang es teh di sebuah acara keagamaan memicu perdebatan publik. Ucapan itu tak hanya dianggap menghina, tetapi juga viral di media sosial, memunculkan gelombang kritik dan desakan permintaan maaf. Beberapa pihak bahkan menyerukan pencopotan jabatan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden.

Sementara itu, banyak warganet mengaitkan insiden ini dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang kerap memuji pedagang kaki lima sebagai sosok yang mulia dan jujur. Pidato-pidato Prabowo kembali mencuat di berbagai platform, mengingatkan pentingnya menghormati usaha rakyat kecil.

Kini, polemik ini berkembang menjadi isu nasional, melibatkan politisi, tokoh agama, dan masyarakat umum. Bagaimana awal mula kasus ini terjadi, hingga langkah-langkah yang diambil Gus Miftah untuk meredakan kontroversi?

Pada 20 November 2024, Gus Miftah menghadiri acara Magelang Bersholawat. Di tengah acara, ia mengolok seorang pedagang es teh dengan nada bercanda. Ucapannya dianggap merendahkan, bahkan sempat terdengar mengumpat.

Video momen tersebut viral di media sosial, memunculkan berbagai kritik tajam. Warganet ramai-ramai menyerukan keprihatinan atas penghinaan yang diterima pedagang tersebut.

Setelah video tersebut tersebar, media sosial dipenuhi komentar dari netizen. Banyak yang menyayangkan sikap Gus Miftah sebagai tokoh agama dan pejabat negara. Topik ini bahkan sempat menjadi trending di platform X (Twitter) dengan lebih dari 45 ribu cuitan.

Sebagian besar komentar menuntut Gus Miftah meminta maaf kepada pedagang es teh. Ada pula seruan agar jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden dicopot.

Partai Gerindra merespons video tersebut dengan meminta Gus Miftah untuk meminta maaf kepada penjual es teh yang menjadi objek candaan. Menurut Gerindra, apa yang dilakukan Gus Miftah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

 “Dengan segala kerendahan hati, mimin minta Gus @gusmiftah untuk minta maaf ke Bapak Penjual Es. Apa yang Gus lakukan tidak sesuai dengan apa yang Pak @prabowo inginkan dan ajarkan. Terima kasih,” tulis akun Instagram Partai Gerindra, @gerindra, Selasa (3/12).

Unggahan tersebut juga disertai video yang menampilkan Prabowo Subianto berbicara tentang pentingnya menghormati masyarakat kecil seperti pedagang kaki lima, tukang ojek online, dan tukang bakso. Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan hormatnya kepada pedagang kaki lima, tukang ojek, dan buruh kecil. Ia menyebut mereka sebagai sosok yang mulia, jujur, dan halal.

“Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Mereka itu tiap hari keluar, keringat, fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati,” ujar Prabowo dalam video tersebut.

Unggahan ini menjadi pengingat bagi publik bahwa usaha kecil adalah tulang punggung ekonomi masyarakat.

Pada 4 Desember 2024, Gus Miftah menemui pedagang es teh bernama Sonhaji untuk meminta maaf secara langsung. Dalam pertemuan itu, Gus Miftah mengaku niat awalnya hanya bercanda, tetapi ucapannya disalahpersepsikan.

Sonhaji, sang pedagang, menerima permintaan maaf tersebut dengan hati lapang. Ia menyatakan telah memaafkan Gus Miftah secara lahir dan batin.

Desakan untuk mencopot Gus Miftah dari jabatannya terus bergema. Sebagian besar netizen menganggap tindakannya tidak mencerminkan nilai yang seharusnya dipegang oleh seorang Utusan Khusus Presiden.

Hingga kini, polemik ini masih menjadi perbincangan hangat di berbagai platform, mulai dari media sosial hingga forum diskusi.

Ia mengolok seorang pedagang es teh di acara keagamaan, yang dianggap merendahkan dan viral di media sosial.

Tidak ada pernyataan langsung dari Prabowo, tetapi pidatonya tentang penghormatan kepada pedagang kecil kembali diangkat oleh akun media sosial resmi Gerindra. 

Ia menemui pedagang es teh tersebut dan meminta maaf secara langsung, yang diterima dengan baik oleh pihak terkait.

Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait hal tersebut, meski desakan publik cukup kuat.