Profil Nautilus Pigai, Menteri HAM yang Tengah Diperbincangkan karena Pengakuan Soal Pasangan

Liputan6.com, Jakarta Natalius Pigai, tokoh asal Papua yang kini menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabinet Merah Putih, kembali menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, Ia mengungkapkan sudah 13 tahun tidak memiliki istri, tapi punya tiga pacar yang diperlakukan baik.  Selain itu, ia menekankan pentingnya menjauhi perselingkuhan di kalangan pegawai kementerian.

"Nggak boleh main mata antar pasangan, laki-laki perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri cuma 3 pacar. 3 bos saya 3 saja, saya nggak pernah macam-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, wa terbuka, gak ada itu yang teror saya karena memang kita baik,"kata Pigai dalam siaran Youtube JAGA HAM, dikutip Kamis (2/1/2025).

Pernyataan tersebut muncul dalam sebuah acara pengangkatan pejabat di Kementerian HAM. Pigai menegaskan bahwa perselingkuhan adalah salah satu akar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang harus diberantas. Tak hanya soal moralitas, pandangan uniknya ini juga mencerminkan komitmennya membangun pemerintahan bersih dan berintegritas.

Natalius Pigai memang tak pernah luput dari sorotan. Dari usulan anggaran besar hingga kebijakan-kebijakan yang menuai kritik, perjalanan kariernya selalu menjadi bahan perbincangan. Berikut informasi tentang Natalius Pigai, dirangkum Liputan6, Jumat (3/12).

Natalius Pigai lahir di Paniai, Papua Tengah, dari keluarga sederhana yang hidup di pedalaman. Kehidupan masa kecilnya penuh tantangan, termasuk mengenakan koteka hingga kelas tiga sekolah dasar. Dengan tekad mengubah nasib, ia pindah ke Jawa pada tahun 1994 dan melanjutkan pendidikan di Yogyakarta.

Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa, Pigai meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Ia juga memperdalam ilmu melalui berbagai pelatihan non-formal, termasuk pelatihan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara. Karier profesionalnya dimulai sebagai staf khusus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian berkembang hingga menjabat sebagai Menteri HAM.

Komitmennya terhadap isu-isu HAM telah membawanya menjadi tokoh penting dalam advokasi hak-hak masyarakat, terutama di Papua. Namun, perjalanan kariernya juga diwarnai kontroversi yang tak lepas dari sorotan publik.

Sebagai Menteri HAM, Natalius Pigai kerap menjadi pusat perhatian karena sejumlah pernyataan dan kebijakannya. Salah satunya adalah permintaan kenaikan anggaran kementerian dari Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun. Ia beralasan, dana tersebut diperlukan untuk membangun pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia, termasuk universitas bertaraf internasional.

Kebijakan lainnya yang menuai kritik adalah program Rp100 juta per desa untuk meningkatkan kesadaran HAM. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas serta potensi penyalahgunaan dana sebesar itu, mengingat sejarah rawannya dana desa. Selain itu, Pigai juga mencanangkan penambahan lebih dari 2.500 pegawai baru, yang dianggap sebagian kalangan sebagai langkah terlalu ambisius untuk kementerian baru.

Kebiasaan Pigai menghisap cerutu di depan publik juga menjadi bahan kritik, dianggap tidak pantas bagi seorang pejabat negara. Namun, Pigai tetap berpegang pada keyakinannya, bahwa setiap kebijakan dan kebiasaan memiliki alasannya sendiri.

Pernyataannya tentang hanya memiliki tiga pacar selama 13 tahun juga menuai reaksi. Ia menjelaskan bahwa keterbukaan dalam hubungan pribadi adalah bukti integritas yang bisa dicontoh oleh para pegawai. Baginya, kehidupan pribadi seorang pejabat mencerminkan kualitas kepemimpinan yang bersih.

"Nggak boleh main mata antar pasangan, laki-laki perempuan. Saya, sudah 13 tahun tidak punya istri (duda) cuma punya 3 pacar, 3 aja bos, saya nggak pernah macam-macam, media sosial saya terbuka, nggak ada itu yang teror saya, nggak ada. Karena memang saya baik. Nggak boleh (selingkuh), kalau ketahuan saya copot," kata Pigai, dikutip dari Youtube Merdeka.com.

Selain itu, Natalius Pigai juga melarang pejabat di Kementerian HAM 'main mata' dengan lawan jenis.

"Nggak boleh (main mata) kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh membohongi orang, saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian," tandasnya.

Sebelum menjabat sebagai menteri, Pigai telah lama dikenal sebagai pembela HAM yang vokal. Ia aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Yayasan Sejati yang memperjuangkan hak-hak masyarakat terpinggirkan seperti Papua, Dayak, dan Aceh. Pengalamannya sebagai peneliti juga memperkaya perspektifnya dalam merumuskan kebijakan HAM.

Pigai percaya bahwa HAM bukan hanya tentang hak-hak individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif. Sebagai Menteri HAM, ia berupaya mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam kebijakan pemerintahan, meskipun pendekatannya sering kali menuai kritik.

Beberapa kontroversi termasuk usulan anggaran besar, kebijakan dana desa, dan pandangan soal pasangan 

Pigai aktif memperjuangkan hak-hak kelompok terpinggirkan dan merancang kebijakan berbasis HAM untuk masyarakat.