Heboh Wacana KIP Kuliah Ikut Tedampak Efisiensi Anggaran, Ini Kata Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta Belakangan ini, beredar isu mengenai pemangkasan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai dampak dari kebijakan efisiensi belanja negara yang diberlakukan pemerintah pada 2025. Informasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa yang bergantung pada beasiswa ini untuk melanjutkan studi mereka.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan klarifikasi bahwa anggaran KIP Kuliah tidak mengalami pemotongan atau pengurangan. Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2), ia menegaskan bahwa program ini tetap berjalan sesuai perencanaan awal. "Mengenai berita munculnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), kami tegaskan beasiswa KIP tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," ujar Sri Mulyani dilansir dari Antara.

Pernyataan ini menjadi angin segar bagi lebih dari satu juta mahasiswa penerima KIP Kuliah yang sempat merasa cemas dengan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Lantas, bagaimana kebijakan ini mempengaruhi sektor pendidikan, khususnya bagi penerima beasiswa? Berikut ulasannya.

Dalam keterangannya, Sri Mulyani memastikan bahwa jumlah penerima beasiswa KIP Kuliah pada tahun anggaran 2025 mencapai 1.040.192 mahasiswa, dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 14,70 triliun. Anggaran ini, menurutnya, tidak akan mengalami pemotongan sebagaimana isu yang beredar sebelumnya.

"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah lebih berfokus pada pengurangan belanja operasional, seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, serta kegiatan seremonial. Hal ini dilakukan agar alokasi anggaran tetap optimal tanpa mengorbankan program prioritas, termasuk beasiswa pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN dan APBD tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan berlaku untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Dalam Inpres tersebut, ditetapkan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan dengan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun, serta pengurangan transfer ke daerah senilai Rp 50,59 triliun. Namun, Sri Mulyani memastikan bahwa program beasiswa, termasuk KIP Kuliah, tidak termasuk dalam anggaran yang terkena pemotongan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro juga membenarkan bahwa alokasi dana untuk tunjangan pegawai, dosen, dan mahasiswa tetap berjalan sesuai rencana.

Selain KIP Kuliah, beberapa program beasiswa lainnya juga dipastikan tetap berjalan. Beasiswa yang masih aktif meliputi:

• Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 40.030 penerima.
• Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) di bawah Kemendikti-Saintek.
• Beasiswa Indonesia Bangkit yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Meskipun KIP Kuliah tetap berjalan, ada beberapa aspek dalam anggaran perguruan tinggi yang terdampak kebijakan efisiensi, terutama dalam belanja operasional. Beberapa sektor yang mengalami pengurangan mencakup:

• Perjalanan dinas dan seminar akademik.
• Alat tulis kantor dan kebutuhan administrasi.
• Kegiatan seremonial dan peringatan akademik.

Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh memengaruhi penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi.

Bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah, tidak ada perubahan signifikan dalam skema penerimaan beasiswa. Berikut beberapa poin penting yang perlu diketahui:

• Jumlah beasiswa dan kuota penerima tetap sama seperti tahun sebelumnya.
• Dana beasiswa tetap disalurkan tanpa pengurangan.
• Mahasiswa yang sudah terdaftar tidak perlu mengkhawatirkan status beasiswa mereka.

Namun, pemerintah mengimbau agar mahasiswa tetap mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan dan memastikan kelengkapan administrasi agar beasiswa mereka tetap lancar diterima.

Q: Apakah anggaran KIP Kuliah benar-benar tidak berkurang pada 2025?

A: Tidak. Pemerintah menegaskan bahwa anggaran KIP Kuliah tetap sebesar Rp 14,70 triliun tanpa pemotongan.

Q: Apakah kebijakan efisiensi berdampak pada penerima beasiswa KIP?

A: Tidak. Mahasiswa penerima beasiswa tetap mendapatkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Q: Apakah ada perubahan dalam skema pencairan dana beasiswa?

A: Tidak ada perubahan dalam mekanisme pencairan beasiswa KIP Kuliah.