Megawati Instruksikan, Kepala Daerah dari PDIP Tak Perlu Ikut Retret

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, baru saja mengeluarkan instruksi tegas kepada para kepala daerah dari partainya. Dalam surat resmi yang dikeluarkan, Megawati meminta seluruh kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti retret kepemimpinan yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 21–28 Februari 2025.

Keputusan ini mengundang berbagai spekulasi, terutama karena retret tersebut dihadiri oleh ratusan kepala daerah dari berbagai partai. Surat instruksi yang ditandatangani langsung oleh Megawati juga meminta para kepala daerah yang telah dalam perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Instruksi ini dikeluarkan di tengah dinamika politik nasional yang sedang memanas, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagaimana faktanya? Berikut ulasannya, dirangkum Liputan6, Jumat (21/2).

Dikutip dari Merdeka.com, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP agar tidak mengikuti retret kepemimpinan yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer, Magelang, pada 21–28 Februari 2025, dengan alasan yang berkaitan dengan dinamika politik nasional yang sedang berkembang.

Surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tersebut ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025, di mana dalam isi suratnya dijelaskan bahwa sebagai Ketua Umum PDIP, ia memiliki wewenang penuh dalam mengarahkan seluruh kebijakan partai, termasuk dalam hal partisipasi kader dalam acara-acara pemerintahan yang melibatkan unsur eksternal.

Selain itu, dalam instruksinya, Megawati juga menegaskan bahwa seluruh kepala daerah PDIP yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang harus segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP, sambil tetap menjaga komunikasi aktif dengan pusat komando partai untuk mengantisipasi perubahan kondisi politik yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tertulis dalam surat.

Merdeka !!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi

kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di

Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum

sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke

dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka

seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali bu Ketua Umum PDI

Perjuangan.

Selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI

Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di

Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota

Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," sambung Megawati di surat.

Keputusan Megawati untuk menarik seluruh kepala daerah PDIP dari retret di Akmil tak lepas dari dinamika politik yang sedang berkembang, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang disebut-sebut menambah ketegangan dalam internal partai.

PDIP menilai bahwa retret ini memiliki muatan politis tertentu yang dapat berpengaruh pada posisi partai dalam dinamika pemerintahan, mengingat acara tersebut melibatkan pembekalan langsung dari beberapa pejabat tinggi pemerintah yang berasal dari koalisi lawan politik PDIP dalam Pilpres 2024.

Selain itu, keputusan ini juga dinilai sebagai bentuk konsolidasi internal PDIP untuk memastikan bahwa seluruh kepala daerah tetap sejalan dengan garis kebijakan partai dalam menghadapi berbagai tantangan politik di masa mendatang, termasuk dalam membangun komunikasi strategis dengan pusat pemerintahan tanpa kehilangan kontrol internal dari partai.

Retreat merupakan kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan diri bagi kepala daerah yang terpilih sebelum menjabat. Para pemimpin ini akan diberi pembekalan, termasuk refleksi agar pekerjaan yang mereka emban berjalan sesuai harapan.

Prabowo kemudian berpesan pada ratusan kepala daerah yang baru dilantik serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, untuk bertemu di Akademi Militer, Magelang, pada 21–28 Februari 2025.

"Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retret yang akan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur," kata Presiden Prabowo, dikutip dari ANTARA.

1. Mengapa Megawati melarang kepala daerah PDIP mengikuti retret di Akmil?

Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

2. Apa tujuan utama dari retret di Akademi Militer Magelang?

Retret ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepemimpinan bagi kepala daerah yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan lebih baik.

3. Apakah kepala daerah PDIP yang sudah dalam perjalanan ke Magelang harus kembali?

Ya, dalam surat resminya, Megawati meminta agar mereka segera menghentikan perjalanan dan menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP.