Menteri dari Partai Diminta Lepas Jabatan Demi Cegah Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri yang berasal dari partai politik (parpol) dinilai rentan terlibat dalam pusaran korupsi. Karena itu, menteri kabinet ke depan harus bisa lepas dari jabatan struktural parpol.

"Selain agar tidak terjadi korupsi, ini dimaksudkan supaya menteri fokus terhadap pemerintahan, bukan mengurus partai nantinya," kata Ketua Populi Center Nico Harjanto dalam diskusi 'Kabinet Ahli atau Politisi?' di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).

Karena itu, pada era keterbukaan saat ini civil power atau kekuatan rakyat harus diperhatikan presiden mendatang, terutama dalam merekrut menteri yang akan duduk di kabinet ke depan.

"Sekarang era keterbukaan, masyarakat mempunyai peran penting, presiden dapat melibatkan kekuatan masyarakat ini untuk merekrut menterinya," ungkap dia.

Sementara politikus era Orde Baru Ginandjar Kartasasmita menanggapi berbeda soal usulan nama menteri dari rakyat. Dia menilai sebaliknya, para relawan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak lagi mengajukan nama menteri kepada Jokowi. Sebab, urusan menteri hak pribadi Jokowi-JK.

"Jangan lagi mengajukan nama-nama kepada Jokowi, nanti kecewa," ujar Ginandjar yang ikut dalam diskusi itu.

Karenanya, sesepuh Partai Golkar itu meminta kepada relawan Jokowi-JK agar tidak meremehkan kemampuan Jokowi. Sebab dikhawatirkan mantan Walikota Solo itu akan menjadi bingung.

"Jokowi pasti pusing dengan banyaknya nama yang diajukan. Makanya serahkan saja kepada Jokowi, jangan anggap remeh Jokowi, beliau juga punya kemampuan," pinta dia.

Wacana menteri untuk melepas jabatan dari struktur parpol telah dikemukakan Jokowi. Ia menginginkan agar calon menterinya tidak memangku jabatan strategis di partai politik.

"‎Kalau saya ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik," ucap Jokowi di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Agustus silam.

Melalui media sosial, relawan Jokowi membuat gerakan aspirasi rakyat untuk nama-nama calon menteri bernama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (Kaur). Namun keberadaan Kaur ditentang partai koalisi pendukung Jokowi-JK, sebab nama menteri di forum itu banyak berasal dari kalangan profesional.

Baca juga:

Politisi Senior Golkar: Ada Ketakutan Percepat Munas

Program 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK Dibahas September

Kubu Jokowi-JK: SBY Beri Ruang yang Cukup untuk Pemerintahan Baru

Jokowi: Saya Ingin yang Jadi Menteri Lepas dari Partai Politik