Deal Politik SBY dengan Koalisi Merah Putih

Presiden SBY 'diam-diam' melakukan lobi politik dengan Koalisi Merah Putih.

oleh Raden Trimutia Hatta diperbarui 06 Okt 2014, 09:41 WIB
Diterbitkan 06 Okt 2014, 09:41 WIB
kasus-lapas-sleman-sby-blm-bicara-130331

Liputan6.com, Jakarta - Presiden SBY 'diam-diam' melakukan lobi politik dengan Koalisi Merah Putih. Kesepatan pun terjadi: Demokrat ikut gerbong Koalisi Merah Putih, dengan syarat Perppu Pilkada Langsung didukung di DPR.

"Alhamdulillah, publik mendukung Perpu Pilkada Langsung. Sekalipun sebagian kecil masih ragu Perpu ini bisa lolos di DPR. Untuk jawab keraguan ini, saya sampaikan beberapa hal yang terjadi menjelang penandatanganan Perpu," ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu di akun twitter @SBYudhoyono, Senin (6/10/2014).

SBY mengungkap, pada Kamis 30 September 2014 malam bertemu dengan Hatta Rajasa yang bawa pesan dan harapan dari pimpinan-pimpinan partai Koalisi Merah Putih (KMP). Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR dan MPR dan ajakan itu direspons positif oleh SBY dengan satu catatan.

"Partai Demokrat bersedia bersama-sama di DPR dan MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dengan Perbaikan yang akan saya terbitkan. Sistem Pilkada Langsung dengan Perbaikan merupakan prioritas. Ini kehendak dan pengejawantahan kedaulatan rakyat," jelas SBY.

Hatta Rajasa, lanjut dia, langsung menyampaikan pesan itu dalam Rapat Pimpinan KMP. Malam itu juga mereka menyatakan setuju untuk dukung Perppu Pilkada Langsung.

"Hari berikutnya, 1 Oktober 2014, pembicaraan dengan KMP berlanjut. Saya ingin ada persetujuan hitam di atas putih untuk dukung Perpu. Berhubung Ketum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah setuju, saya telepon langsung agar terjadi kebulatan," beber SBY.

"Sekitar pukul 20.00, saya terima lembar kesepakatan untuk (1) Kebersamaan di DPR dan MPR; (2) Dukung Perpu Pilkada Langsung dengan perbaikan. Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum dan Sekjen, mulai dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP dan juga Partai Demokrat. Khusus PPP hanya Ketum," imbuh dia.

SBY mengaku sempat muncul pertanyaan, kemungkinan kesepakatan itu akan dilanggar KMP. Namun, SBY percaya politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya.

"Saya percaya KMP. Apalagi, Perpu itu mewadahi kerisauan KMP terhadap hal-hal negatif dalam Pilkada Langsung. Ada juga yang khawatir jika justru PDIP yang tolak Perpu itu. Mestinya tidak, justru PDIP inginkan Pilkada Langsung, bukan Pilkada DPRD. Saya optimis, langkah-langkah tadi dan adanya komitmen DPR bagi bangsa, membuat Perpu ini akan disetujui," tutup SBY.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya