Kemenparekraf Resmi Dipecah 2, Bagaimana Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif Berbagi Anggaran Rp1,7 Triliun?

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) periode pemerintahan Presiden Joko Widodo resmi dipecah dua di bawah era Presiden Prabowo Subianto, yakni menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Dengan pagu definitif Kemenparekraf untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.768.347.951.000, bagaimana dua kementerian akan berbagi anggaran yang lebih rendah 40 persen dari anggaran sebelumnya?

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya dan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana ternyata berharap banyak dengan kesempatan pembahasan APBN Perubahan di tahun depan. "Nanti kami berdua juga akan berbicara mungkin dengan kedua eselon I kementerian kami, tapi kami paham juga nanti di awal tahun depan, mungkin sekitar bulan Maret juga ada APBNP," ucap Riefky seusai serah terima jabatan di Balairung Soesilo Sudarman, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Riefky menyatakan bahwa, sesuai arahan Prabowo, ekonomi kreatif (ekraf) diharapkan menjadi ekosistem yang besar, mapan, dan kuat di masa depan. Dengan situasi ekonomi geopolitik global yang tak menentu, ekraf diharapkan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Di dalam Asta Cita, kalau kita pelajari, tidak kurang 20 kali disebutkan ekonomi kreatif dan industri kreatif. Itu nanti bisa dicek... Artinya, bahwa ada harapan besar terhadap ekonomi kreatif dan industri kreatif... Adalah harapan menjadikan ekonomi kreatif ini sebagai penyumbang PDB atau memberikan tambahan kepada PDB yang signifikan," kata dia dalam sambutannya.

Sementara, Menpar Widi menyatakan bahwa sektor pariwisata Indonesia memiliki tantangan besar, terutama dalam penguatan potensi pariwisata di dalam negeri. Pemisahan bidang pariwisata dan ekraf menjadi dua kementerian itu disebutnya tetap memberi peluang untuk bersinergi dan berkolaborasi.

"Karena kedua sektor ini memiliki tujuan bersama untuk mengangkat potensi keindahan alam, kekayaan seni dan budaya, serta industri kreatif yang kita miliki," ujar Widi.

Ia pun mengungkapkan sederet prioritasnya dalam enam bulan ke depan. Pertama adalah menyerap aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait. Lalu, penerapan Tourism 5.0 yang wujudnya berupa pemasaran calender of event berbasis digital dan AI travel system. Berikutnya terkait perumusan grand strategy dalam penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan event berskala internasional.

"Dan, merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge menggunakan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia," ujarnya.

Berbagai program yang akan dijalankan itu dilakukan dengan menerapkan empat strategi utama untuk memperkuat potensi pariwisata, yaitu dengan penguatan infrastruktur, investasi, sumber daya manusia, dan promosi. "Saya optimis dengan kondisi yang sudah kuat dan langkah-langkah strategis yang jelas, saya mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata, menjadikannya sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif berkelanjutan di dunia," sambungnya.

Di sisi lain, Riefky bercita-cita menjadikan kementerian baru yang dipimpinnya sebagai salah satu kementerian kebanggaan masyarakat Indonesia. Pihaknya akan mewujudkannya dengan mengedepankan komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama. Ia meyakini tidak akan ada kendala komunikasi antara kementeriannya dan Kementerian Pariwisata ke depan karena ia dan Widi sudah kenal lama.

"Kami yakin bahwa transisi dalam beberapa bulan ke depan, mungkin ada tantangan-tantangannya. Tetapi paling tidak, komunikasi kami berempat di sini sangat baik. Jadi pasti kalau ada keluhan, ada tantangan, pasti kita juga akan memohon bantuan kepada menteri senior dan ibu wamen senior kita," katanya.

Selama 100 hari ke depan, prioritasnya adalah memantapkan konsolidasi secara internal. Ia menyatakan walau bagaimana pun, pemisahan Ekraf dari kementerian sebelumnya akan berpengaruh pada struktur organisasi.

"Banyak hal yang kita perlu koordinasikan dengan Kementerian lain, MenPAN-RB misalnya, dengan konsolidasi internal kami sendiri, terkait dengan SDM, misalnya, dan juga terkait hal-hal lain... Kami juga ingin mendengarkan di ekosistem kita masing-masing, para expert, komunitas, asosiasi, dan tentu juga akademisi dan seterusnya," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.768.347.951.000. Jumlah ini lebih kecil dari pagu indikatif sebesar Rp3.052.364.852.000 yang sebelumnya diajukan sebagai usulan tambahan ke Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2024, memastikan akan memaksimalkan jumlah anggaran yang telah disetujui DPR untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Indonesia Emas 2045.

"Walaupun tidak ada peningkatan, Rp1,7 triliun ini jumlah yang banyak. Kalau kita lihat dibandingkan dengan yang lain, kami patut bersyukur. Ini uang yang tentunya akan kami gunakan setiap sennya untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Sandi.

Ia memastikan jajaran di Kemenparekraf/Baparekraf akan berjuang secara maksimal berlandaskan dua pilar utama tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Setiap sen yang dialokasikan akan kami perjuangkan untuk kemajuan sektor parekraf Indonesia, membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Parekraf adalah sektor yang paling ampuh dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja," ujar Menparekraf Sandiaga.