Proyek Mercusuar Jokowi: Nafsu Besar Duit Kurang

Liputan6.com, Jakarta - Laporan: Arthur Gideon, Fiki Ariyanti, Ilyas Istianur Praditya, Pebrianto Eko Wicaksono, Septian Denny

Jika tak ada aral melintang, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK)akan dilantik pada 20 Oktober 2014. Sesuai dengan janji, tak akan ada banyak ramah tamah setelah pelantikan tersebut. Pasangan tersebut akan langsung bekerja dibantu dengan menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet yang mereka bentuk.

Namun kemungkinan besar, kerja-kerja yang harus dilakukan oleh Jokowi-JK bakal tak lancar. Salah satu yang menghambat kerja tersebut bukan karena perseteruan politik yang selama ini menghadang mereka. Tetapi justru penyebab lain yang lebih mendasar yaitu minimnya anggaran untuk menjalankan program-program kerja.

Setelah dilantik, Jokowi-JK akan dihadapkan dengan ruang fiskal yang tipis. Besarnya anggaran subsidi energi baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik menjadi biang keladinya.

Soal pembangunan infrastruktur, ada dua beban besar yang berada di pundak Jokowi-JK. Beban pertama adalah meneruskan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Sedangkan beban kedua adalah janji kampanye yang tertuang dalam visi misi yang memang harus ditepati.

Jokowi-JK tak bisa memprioritaskan salah satunya. Pasalnya, jika satu beban ditinggal maka serangan politik sudah pasti menghujam.

Semisal Jokowi-JK memprioritaskan program infrastruktur sebagian besar sudah tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka mereka akan dituduh tidak menjalankan amanat kampanye yang artinya mencederai pemilihnya.

Namun jika mereka memprioritaskan program kerja infrastruktur yang tertuang dalam visi misi mereka maka kemungkinan besar keduanya juga akan dituduh menelantarkan. Pasalnya ada dari beberapa program dari MP3EI sudah berjalan meskipun cukup pelan.

Nah, bagaimana Jokowi-JK memecahkan permasalahan tersebut? Apakah proyek-proyek Mercusuar dengan dana maha besar yang harus dibangun Jokowi bisa terlaksana? Apa saja proyek-proyek tersebut? Berikut liputan khusus tim redaksi liputan6.com, Senin (22/9/2014):

Program Warisan yang Menjadi Beban

Proyek MP3EI adalah proyek infrastruktur mega besar yang diluncurkan tiga tahun lalu oleh Presiden SBY. Jika ditotal, terdapat lebih dari 800 proyek infrastruktur yang direncanakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (KP3EI), Chairul Tanjung menjelaskan, sejak diresmikan pada tahun 2011 hingga akhir Agustus 2014, proyek yang sudah groundbreaking 383 proyek dengan total investasi mencapai Rp 863,5 triliun.

Sebanyak 174 proyek adalah proyek investasi di sektor riil dengan nilai Rp 441,2 triliun dan 209 proyek investasi di sektor infrastruktur senilai Rp 422,3 triliun.

Dari total investasi yang sudah groundbreaking ini, sebanyak Rp 134 triliun di koridor Sumatra, sebesar Rp 309,7 triliun di koridor Jawa, sebesar Rp 177,3 triliun di koridor Kalimantan, sebesar Rp 69,9 triliun di koridor Sulawesi, sebesar Rp 53,8 triliun di Bali dan Nusa Tenggara, serta Rp 187 triliundi Papua dan Maluku.

Ke depan, Pemerintah SBY memprioritaskan 40 proyek infrastruktur MP3EI yang akan di-groundbreaking pada tahun 2014-2017, dengan total investasi sebesar Rp 337 triliun. Ke-40 proyek itu terdiri dari  15 proyek dengan total investasi sebesar  Rp 36,2 triliun yang akan di-groundbreaking pada tahun 2014, dan sebanyak 25 proyek dengan total investasi sebesar Rp 300,8 triliun maksimal akan di-groundbreaking pada tahun 2017.

Untuk 15 proyek prioritas groundbreaking 2014, mayoritas didanai oleh APBN, yakni sebanyak 11 proyek  dengan rincian 7 proyek APBN murni dan 4 proyek berasal dari dana pinjaman luar negeri dan sisanya didanai  oleh BUMN sebanyak 4 proyek.

Sedangkan 25 Proyek Prioritas  yang masimal akan groundbreaking  2017, mayoritas berpotensi didanai oleh KPS  sebanyak  14 proyek, 5 proyek didanai oleh APBN murni, 4 proyek didanai oleh dana pinjaman luar negeri,
dan 2 proyek didanai oleh BUMN.

Artinya, Jokowi mempunyai tugas berat untuk merampungkan proyek-proyek tersebut.

Proyek selengkapnya:

Baca: [INFOGRAFIS] Proyek Mimpi yang Harus Dibangun Jokowi

Janji Kampanye Jokowi

Pada Juli lalu di Bandung, Jokowi JK kembali menegaskan program pilihan yang akan diusung dalam 5 tahun pemerintahan mereka. Terdapat Sembilan program besar.

Calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo atau Jokowi memaparkan 9 program kerja di Bandung, Jawa Barat. Program tersebut antara lain meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri secara bertahap selama 5 tahun. Jokowi-JK juga menjanjikan setiap desa mendapat dana rata-rata Rp 1,4 miliar dalam bentuk program bantuan khusus.

Sama seperti SBY, Jokowi juga menjanjikan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp 1 juta setiap bulannya untuk keluarga pra-sejahtera. Namun janji tersebut dengan syarat yaitu sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.

Menyesuaikan dengan semangat kerakyatan, Jokowi menjanjikan perbaikan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengelolaan ikan.

Selain itu, dalam kampanye Jokowi-JK juga selalu mengedepankan program Tol Laut. Tim Ahli Ekonomi Jokowi Jk Wijayanto Samirin mengatakan, pembangunan tol laut akan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Namun kemungkinan besar hal tersebut sulit tercapai. Pasalnya, rata-rata anggaran untuk infrastruktur dalam APBN hanya 10 persen. Sedangkan untuk membangun tol laut tersebut cukup membutuhkan banyak dana.

Tak hanya tol laut, Jokowi-JK juga berencana untuk membangun proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) yang akan dikelilingi 17 pulau di Utara Jakarta. Di antara pulau tersebut, Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun sebuah bandara.

Seperti dikatakan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna, pihaknya akan membahas mega proyek Giant Sea Wall tersebut dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur DKI Jakarta pada bulan ini.

"Pemilik 17 pulau sudah memberikan izin, dan akan diintegrasikan di dalam hal-hal yang sudah disepakati. Izin merupakan bagian yang harus disiapkan dalam pembangunannya," ungkapnya.

Menurut Dedy, Jokowi merencanakan pembangunan bandara di antara 17 pulau yang mengelilingi tanggul raksasa.

Mana yang realistis?

Dengan berbagai proyek infrastruktur yang telah dicanangkan dalam MP3EI dan juga yang telah dikampanyekan, Jokowi-JK harus memutar otak. Pasalnya, dana yang diperlukan untuk melakukan itu tak sedikit. Bisa dibilang itu masuk proyek mercusuar kalau melihat dananya yang luar biasa besar.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna mengatakan, Jokowi memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 92,74 triliun pada 2015.

"Perlu tambahan anggaran sebesar itu untuk melaksanakan visi misi Jokowi plus program Rancangan Teknokratik RPJMN 2015. Karena anggaran yang tersedia cuma lebih dari Rp 143,9 triliun," ungkap dia.

Program prioritas Jokowi yang sejalan dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 antara lain, terkait rasio elektrifikasi yang ditargetkan mencapai 100 persen hingga penghujung 2019.

"Dalam visi misi Jokowi secara eksplisit menyebut 100 persen rakyat Indonesia sudah harus terlistriki dari saat ini 81 persen. Artinya setiap tahun tambah empat persen rasio elektrifikasinya, sedangkan dana yang ada baru cukup untuk melistriki dua persen saja. Dan PLN pun hanya bisa menambah rasio elektrifikasi 2-3 persen," paparnya.

Sementara penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi, kata Dedy, Jokowi tidak menekankan sebesar 100 persen terealisasi, namun dalam RPJMN jelas disebut target seluruh rakyat Indonesia memperoleh akses air minum dan sanitasi. "Nah untuk tol laut Jokowi saya belum jelas, inginnya seperti apa," tukas dia.

Menurut Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang telah ditetapkan dan juga direncanakan, Jokowi harus mencari anggaran sendiri. "Sebuah pemerintah itu harus mencari anggarannya sendiri,” jelasnya.

Oleh karena itu, Jokowi tidak bisa memaksakan program-programnya jika anggarannya tidak ada meskipun itu adalah janji.

Terkait dengan program Jokowi yang layak atau tidak layak dijalankan, Chairul enggan berkomentar. "Kalau itu, saya tidak mau komentar," kata Chairul sambil mengangkat kedua tangannya.

Prioritas Janji Kampanye

Pengamat Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Iman Sugema menjelaskan, pembangunan infrasturktur yang musti diprioritaskan oleh Jokowi adalah proyek-proyek yang sudah dijanjikannya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa proyek lain yang terdapat dalam program MP3EI juga dilaksanakan.

"Kalau memang proyek tersebut sejalan dengan program yang dijanjikan maka bukan tidak mungkin untuk bisa dibangun juga,” jelasnya kepada Liputan6.com.

Selain itu, Iman menjelaskan, proyek-proyek yang dijanjikan oleh Jokowi sebenarnya adalah proyek yang terintegrasi sehingga pembiayaannya pun juga terintegrasi. Ia mencontohkan, Jokowi menjanjikan sawah sebesar 1 juta hektar.

Untuk merealisasikan itu maka dibutuhkan pengairan. Dengan begitu tentu saja Jokowi akan membangun bendungan. "Dalam bendungan itu nanti multifungsi. Untuk pengairan, untuk minum, sama untuk tenaga listrik," jelasnya.

Artinya, dengan satu proyek yang dibangun, tiga janji bisa dijalani direalisasikan. Nah, yang kemudian diperlukan adalah cara untuk mengintegrasikan program-program yang telah dijanjikan ke dalam proyek yang terintegrasi tersebut. 

Simak Wawancara Khusus:

Iman Sugema: Jokowi Harus Prioritaskan Janji Kampanye