Jokowi-JK Diminta Tak Lanjutkan Kesalahan SBY

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebentar lagi meletakkan jabatannya setelah 2 periode memimpin Indonesia. Meski dinilai masih banyak sisi positif dalam kepemimpinannya, SBY juga tak luput dari kesalahan-kesalahan.

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam memimpin pemerintahan yang baru nanti tidak boleh melanjutkan kesalahan-kesalahan SBY sewaktu masih memimpin.

"Dan yang menjadi catatan saya agar pemerintahan yang akan datang tidak ‎melanjutkan kesalahan-kesalahan (SBY)," ujar Adhie dalam diskusi bertema 'Berpisah Dengan SBY' di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10/2014).

Adhi menambahkan, pemerintahan SBY selama 2 periode menjadi Presiden hanya melahirkan 2 perubahan. Sementara pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melahirkan 10 perubahan dalam waktu yang singkat menjadi presiden.

"2 Perubahan itu juga produknya JK (Jusuf Kalla), perdamaian di Aceh dan perubahan mitan (minyak tanah) ke gas. Gus Dur, perubahan Depsos dan lain-lain," kata Adhie.

Pemerintahan di bawah Presiden SBY juga dinilai tidak memiliki keberhasilan dalam sektor energi. Pengamat energi dari Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa mengatakan, hal tersebut dapat terlihat dengan terus membengkaknya subsidi untuk energi, khususnya untuk listrik.

"Secara keseluruhan subsidi listrik meningkat berkali lipat. Dalam 10 tahun ini kenaikannya dari Rp 3 triliun menjadi Rp 101 triliun itu baru listrik. Belum subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM)," kata Iwa saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta.

Selain itu, lanjut Iwa, rencana pengurangan BBM melalui program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) dan meningkatkan kandungan bahan bakar nabati (BBN) di era Presiden SBY tidak berjalan optimal, sehingga tidak ada hasil yang memuaskan di akhir masa jabatannya. "Dari konversi BBM ke BBN. Konversi BBM ke gas, itu masa tidak ada yang jalan," ungkap Iwa. (Ans)