Keputusan KIH Keluarkan Mosi Tak Percaya Dinilai Teledor

Liputan6.com, Jakarta - Mosi tidak percaya kepada 2 pimpinan DPR oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menjadi awal sederet manuver politik lanjutan. Namun tindakan itu dinilai tidak tepat karena tidak prosedural.

"Ini mosi yang teledor menurut saya. Seharusnya mosi dikeluarkan dengan beberapa prosedur," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti saat diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (31/10/2014).

Menurut Ray, mosi seharusnya disosialisasikan dulu kepada sesama anggota dewan, baik KIH maupun KMP. Setelah itu melihat dukungan yang cukup, mosi baru dijadwalkan dan dibicarakan di tingkat paripurna. Kalau disetujui, kedua pimpinan DPR bisa dimakzulkan.

"Ini kan tidak. Mereka seperti bermain sendiri dengan membuat pimpinan DPR sementara dan berencana menggelar paripurna tandingan. Karena mosi tidak percayanya hanya kepada 2 pimpinan, yaitu Setya Novanto dan Agus Hermanto. Ini yang saya sebut mosi melampaui mosi yang seharusnya," tegas Ray.

Selain melalui mekanisme mosi, KIH sebenarnya bisa menggunakan Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Terlebih, mosi ditujukan hanya ditujukan bagi 2 pimpinan DPR.

Ray menjelaskan, mekanisme MKD yang dulu bernama Badan Kehormatan Dewan (BKD) pernah dilakukan kepada Marzuki Alie saat memimpin sidang kasus Century. Saat itu, terlihat, Marzukie mengambil keputusan yang menguntungkan kubunya saja.

"Ini juga bisa dilakukan KIH. Mudah saja, catat pimpinan DPR yang dirasa memihak pada satu kelompok, lalu kebijakan apa saja yang menunjukan keberpihakan itu, lalu laporkan ke MKD. Biar nanti mereka yang memproses," jelas Ray.

Meski sampai kini, laporan terhadap Marzuki Alie tidak juga diproses sampai habis masa jabatan sebagai Ketua DPR.