Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan adanya ormas yang akan unjuk rasa saat pelantikan Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Biasanya H-3 sudah ada yang minta izin STTP atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan. Untuk saat ini belum ada," kata Unggung di Mapolda Metro Jaya, Senin (17/11/2014).
Unggung menjelaskan, meski belum ada yang melaporkan jalannya unjuk rasa, Polda Metro Jaya melakukan berbagai persiapan. Seperti hari ini, Polda Metro Jaya menggelar apel persiapan.
"Tapi persiapan keamanan sudah kita laksanakan gladi lapangan," lanjut Unggung.
Sedikitnya, 10 ribu personel gabungan gabungan akan mengamankan jalannya pelantikan gubernur. Keamanan akan dibagi menjadi 4 ring. Ring pertama ada di DPRD DKI Jakarta, ring 2 di jalan, ring 3 ada di 3 pintu dan ring 4 ada pada penyekatan.
"Kita laksanakan pengamanan unjuk rasa, tetap saya sampaikan ke anggota untuk layani unjuk rasa dengan pendekatan persuasif, dan simpatik. Kita berpacuan pada Perkap (Peraturan Kapolri) dan Protap (Prosedur Tetap). Jadi pelaksanaan unjuk rasa di depan umum saya jamin kemerdekaannya," tandas Unggung.
FPI menjadi salah satu ormas yang menolak Ahok dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta. Dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di Gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta, FPI melakukan demo menentang Ahok dan melukai beberapa anggota polisi yang berjaga. (Mut)