Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Kronologi Gagalnya Mediasi APBD DKI 2015 Versi Ahok

Pihak Kemendagri memutuskan agar Ahok tak keluar dari pintu ruang rapat melainkan melalui pintu belakang.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 05 Mar 2015, 15:33 WIB

Diterbitkan 05 Mar 2015, 15:33 WIB

Bahas RAPBD 2015, Ahok dan Ketua DPRD DKI Bertemu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Mediasi terkait kisruh APBD DKI Jakarta antara Pemprov dengan DPRD di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri pada hari ini gagal. Karena, tiba-tiba terjadi keributan di ruang rapat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun membeberkan kronologi kejadian.

Menurut dia, sekitar pukul 11.30 WIB, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta pertemuan tersebut dihentikan karena menilai tak akan ada titik temu. Akhirnya Sekjen Kemendagri Yuswandi Temenggung pun memutuskan menutup rapat tersebut.

"Karena Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI) ngomong ini nggak akan ketemu, Sekjen menutup. Tapi kan sebelum penutup, mesti ada kesimpulan terakhir. Sekjen minta Pak Ketua dan saya sampaikan pendapat terakhir," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Menurut Ahok, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana memberi pernyataan yang menganggapnya tak adil dan diskriminatif karena yang dikirim ke Kemendagri adalah versi Pemprov atau versi e-budgeting. Sedangkan draf APBD 2015 yang merupakan hasil pembahasan bersama tidak dikirim.

Bila tak dijelaskan, lanjut Ahok, seolah-olah memang ada 2 versi, padahal cuma 1. Ia lalu mengoreksi anggapan Lulung.

Menurut Ahok, dirinya memerintahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tak memasukkan anggaran yang tak dibahas dengan DPRD.

"Jadi saya iseng, saya tanya 'siapa yang merasa yang diinput kalian tuh sesuai versi bahasan SKPD.' Beberapa SKPD angkat tangan. Langsung mereka kesal, Pak Lulung marahin saya, kamu kumpulin Lurah Camat untuk dipaksa, kan nggak," tegas Ahok.

Karena itu, ia mengambil 1 contoh yakni pengadaan UPS. Dia pun mengaku iseng, menunjuk Walikota Jakarta Barat Anas Effendi dan menanyakan perihal pengadaan UPS.

"Saya bilang 'Eh Pak Wali. Kamu kenapa anggarkan 2 miliar per kelurahan. Kamu jawab, itu UPS hasil pembahasan dengan DPRD?' Dia nggak mau berdiri. Saya bilang 'lu berdiri, jawab, kalau terlibat, saya pecat!'," kata dia.

Saat itulah, menurut Ahok, beberapa anggota DPRD kemudian menyerukan kata-kata protes. Melihat itu, pihak Kemendagri memutuskan agar Ahok tak keluar dari pintu ruang rapat melainkan melalui pintu belakang. (Mvi/Yus)