Ahok: APBD DKI Ngaco Semua

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan hasil evaluasi APBD DKI 2015 ke Pemprov DKI untuk dibahas kembali dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan, bila dalam pembahasan tersebut DPRD masih kekeuh memasukkan Rp 12,1 triliun, maka Pemprov akan menolak.

"Ya sudah jelas kok, sistem manajemen sekolah ngaco, tiap sekolah beli alat fitnes center Rp 3 miliar ngaco, UPS ngaco, beli scanner ngaco. (Anggaran) ngaco semua," tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Ia mengatakan, kekacauan penganggaran di Jakarta sudah terjadi sejak dulu, ketika dia baru menjabat sebagai wakil gubernur DKI.  APBD menurut Ahok, sudah disusupi. Saat pembahasan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan komisi memang tak dibahas perihal usulan anggaran tambahan, namun ketika paripurna ternyata banyak anggaran yang dimasukkan.

"Makanya saya tungguin, tungguin Pak Jokowi nyebrang ke istana dululah. Saya orangnya sabar kok," ucap Ahok.

Ia menduga, permainan anggaran tidak hanya melibatkan oknum di DPRD DKI, tapi juga kemungkinan ada andil oknum Pemprov yang ditugaskan untuk memasukkan anggaran. Sebab, selama ini yang diperiksa atau bahkan yang menjadi tersangka adalah PNS. Sebab yang memiliki kewenangan memasukkan anggaran adalah eksekutif.

"Yang dipanggil-panggil polisi kan eselon IV yang ngetik (anggaran). Makanya kita tunggu hasil pemeriksaan polisi. Kalau dari BPKP DKI kan udah jelas dana siluman dari anggaran 2012, 2013, dan 2014 jelas," tandas Ahok. (Alv/Sun)