PKS Ingatkan Risiko PHK Massal Akibat Tarif Resiprokal AS, Minta Skema Fiskal untuk Industri Padat Karya Terdampak

Liputan6.com, Jakarta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025 resmi telah mengenakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini.

Terkait hal ini, Politikus PKS Muhammad Kholid berharap pemerintah Indonesia langsung bergerak dengan strategi diplomasi dagang yang cerdas dan terukur. Menurut dia, pemerintah tak boleh terjebak dalam retaliasi perdagangan yang justru bisa merugikan perekonomian nasional.

Karena itu, Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan pentingnya Indonesia mengutamakan diplomasi dagang, baik secara bilateral maupun multilateral bersama negara-negara lain yang terdampak kebijakan tersebut.

"Indonesia harus menegosiasikan kembali skema Generalized System of Preferences (GSP) dan berbagai hambatan non-tarif agar tetap bisa mengakses pasar Amerika Serikat. Selain itu, kita perlu segera menyiapkan diversifikasi ekspor ke kawasan seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara BRICS, karena lanskap rantai pasokan, perdagangan, dan investasi global akan berubah pasca kebijakan tarif Trump,” kata Kholid, dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

Dia melihat, dampak kebijakan tarif Trump terhadap industri padat karya di Indonesia, di mana bisa memukul industri yang bergantung pada pasar AS.

"Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencakup tekstil, garmen, mebel, elektronik, dan machinery tools terkait otomotif. Kita perlu menyiapkan skema fiskal untuk melindungi industri padat karya yang terdampak langsung, serta mengantisipasi risiko lay off atau PHK massal,” jelas dia.

Selain dampak perdagangan langsung, Kholid juga mengingatkan bahwa perang dagang ini bisa memicu aliran modal keluar dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi di sektor keuangan.

"Transmisi dampak perang dagang tidak hanya terjadi melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui pasar keuangan. Potensi keluarnya modal asing harus diantisipasi agar tidak memperburuk tekanan terhadap rupiah," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto bersama empat pemimpin negara anggota ASEAN membahas respons atas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden Donald Trump.

Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Hal itu diungkapkan oleh Anwar Ibrahim.

"Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS)," tulis Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my_, dikutip Sabtu (5/4/2025).

Dia mengatakan, akan ada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang digelar pada pekan depan. Hal itu sebagai tindak lanjut pembicaraan antar pemimpin negara dalam merespon penerapan tarif resiprokal AS.

"Insyaallah, pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota," sambungnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memperkirakan, kebijakan tersebut akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS. Karena itu, dia mendorong tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan tersebut.

 "Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan," kata dia dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

Politikus Golkar ini menuturkan, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

"Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik," ungkap Misbakhun.

Dia memebeberkan data transaksi  perdagangan Indonesia-AS pada 2024, di mana nilai ekspor Indonesia mencapai USD 26,4 miliar yang setara dengan 9,9 persen dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. "Posisi surplus di pihak Indonesia," jelas Misbakhun.

Dia pun merinci, ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik. Misbakhun pun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.

"Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar US yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka," kata Misbakhun.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com