Ketua DPRD DKI: Kami Belum Terima Password e-Budgeting dari Ahok

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi merasa legislatif tak diberitahu dahulu soal sistem e-budgeting.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 23 Mar 2015, 21:03 WIB
Diterbitkan 23 Mar 2015, 21:03 WIB
Bahas RAPBD 2015, Ahok dan Ketua DPRD DKI Bertemu
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3/2015). Mediasi tersebut untuk mengetahui dana siluman yang terdapat pada RAPBD 2015. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi membantah telah menerima password atau kata kunci sistem e-budgeting, dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Padahal, mantan Bupati Belitung Timur itu beberapa waktu lalu mengaku sudah memberikan password kepada Prasetio.

"Memang belum dikasih (password). Masalah dikasih atau tidak, saya belum terima," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (23/3/2015).

Prasetyo pun mengkritik Ahok soal penerapan sistem e-budgeting penganggaran Pemprov DKI. Dia merasa legislatif tak diberitahu dahulu soal sistem itu. Harusnya sebagai seorang gubernur dan memiliki kewenangan, secara etika harus memberi tahu lebih dulu kepada Dewan soal e-budgeting.

"Kedua kalau memang merasa mitra DPRD, jangan merasa dia (Ahok) pengusaha Glodok. Dia beli nggak mikir. Saya punya perasaan dan saya bisa marah," ucap Prasetyo.

Gubernur Ahok sebelumnya mengatakan bakal membagikan password e-budgeting APBD kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Dengan kata kunci itu, anggota Dewan diharapkan bisa ikut mengawasi hingga satuan ke-3 dalam APBD.

"Kita ajarin Ketua DPRD juga, kalau menurut dia tidak sesuai bisa di-lock (dikunci). Kami akan buka, termasuk rincian anggaran terkecil di satuan ke-3. Sehingga masyarakat bisa menilai, kalau misalnya ada anggaran nggak pantas," jelas Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis 19 Maret 2015.

Mantan Bupati Belitung Timur itu berharap, dengan keterbukaan masyarakat dapat mengetahui persis untuk apa anggaran APBD digunakan. Sehingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak akan main-main dalam melakukan kegiatan mereka. (Rmn/Ans)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya