Kubu Agung: Kisruh Selesai April, Golkar Ikut Pilkada Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar versi Agung Laksono, Andi Sinulingga, menyatakan kesiapan partainya menghadapi Pilkada serentak yang akan berlangsung akhir 2015.

Andi mengatakan, pengesahan Undang-undang Pilkada serentak perlu disyukuri. Karena dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pemilihan gubernur dan bupati.

"Ini sesuatu yang disyukuri, harus disederhanakan, dan juga merupakan upaya bagus untuk menghemat anggaran," ujar Andi dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2015).

Andi berkeyakinan, konflik Golkar akan selesai April mendatang, sehingga bisa melaksanakan tahapan awal Pilkada serentak.

"Saya kira Golkar akan mengakhiri konflik akhir April ini. Tinggal membuat bagaimana Golkar kembali dan disolidkan lagi," kata dia.

Karena itu, Andi berharap KPU bisa membarengi dengan proses pelaksanaan yang baik pula. Dia meminta, hal-hal teknis dalam melaksanakan Pilkada atau proses persiapan sebaiknya dipercepat, sehingga pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan lancar.

"Tinggal bagaimana prosesnya, seperti ketersediaan surat suara, sistem kampanye, harus dipercepat hal-hal teknis seperti itu," jelas dia.

Jadi Partai Kecil

Kisruh Partai Golkar terkait dualisme kepengurusan partai, hingga kini masih berlangsung. Bahkan, baru-baru ini kubu Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie atau Ical saling berebut kantor fraksi di DPR RI.

Menurut pengamat Populi Center Nico Harjanto, jika kisruh masih berlarut-larut, Golkar bisa menjadi partai kecil dalam perebutan suara di Pilkada serentak 2015.

"Sebenarnya tahapan Pilkada Serentak 2015 tidak akan terpengaruh, tapi partai yang berkonflik itulah partai akan dirugikan. Golkar dengan konflik ini bisa menjadi partai yang sangat kecil. Para politisi Golkar yang bagus bisa berpindah, jika melihat Golkar tak mempunyai harapan menjadi peserta Pilkada," ujar Nico di Jakarta hari ini.

Pada Desember 2015, sekitar 273 daerah akan melaksanakan Pilkada serentak untuk provinsi dan kabupaten. Pada 2018 diperkirakan ada 245 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak.

Hal ini karena revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berjalan mulus di DPR. Dalam rapat paripurna yang digelar DPR, Selasa 17 Februari 2015, anggota legislatif menyepakati sejumlah perbaikan. Terutama menyetujui pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang. (Rmn/Sun)