Langkah Ini Diyakini Bisa Wujudkan RI Jadi Poros Maritim Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), mempunyai visi menjadi poros maritim dunia. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut terbesar, RI dinilai perlu mempunyai sistem keamanan maritim dan dasar hukum yang jelas.

Direktur Maritim Center Rommy Gozali mengatakan, sistem keamanan dan kepastian hukum tersebut perlu dilakukan agar kekayaan laut yang luar biasa di wilayah RI ini, tidak mudah dicuri pihak asing.

"Illegal Fishing (pencurian ikan), bak cemoohan untuk kemaritiman kita. Seolah adanya kebebasan kapal-kapal asing, dengan mudahnya mengambil potensi-potensi yang ada di laut kita. Jadi, diperlukan sistem keamanan maritim untuk dibuatkan payung hukum yang sampai saat ini belum ada," ujar Rommy dalam diskusi bertajuk 'Apa Kabar Poros Maritim?', Jakarta, Minggu 7 Juni 2015.

Dengan adanya sistem maritim yang jelas, lanjut Rommy, para nelayan diharapkan bisa memperoleh keamanan dan kenyamanan saat mencari nafkah di laut. Selain itu, mereka tidak harus bersitegang dengan kapal-kapal pencuri ikan milik nelayan asing.

"Ketika semua sistem keamanan maritim tertata dengan baik, kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan," imbuh dia.

Selain itu, Rommy menambahkan, sistem keamanan maritim dan kepastian hukum diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap kedaulatan dan masa depan RI di laut. Sehingga RI bisa menjadi poros maritim dunia yang sesungguhnya. (Rmn/Tho)