DPR Ingin Isu Pungutan Liar Hercules TNI Diusut

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan DPR RI menyampaikan turut berbelasungkawa untuk korban insiden jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Sumatera Utara. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR.

"Turut berbela sungkawa terhadap putra-putri terbaik kita yang menjadi korban meninggal dalam jatuhnya C-130 B milik TNI AU, di Medan, pada hari Selasa," kata pimpinan Rapat Paripurna DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Politikus PAN ini mendoakan agara seluruh amal korban yang meninggal di terima dan diampuni seluruh dosanya. "Semoga khusnul khotimah," tutur Taufik.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengakui kondisi pesawat Hercules itu sudah sangat tua. Dia pun tidak mempermasalahkan jika Hercules digunakan untuk mengakut penumpang sipil.

"Hercules memang sering digunakan untuk fungsi-fungsi yang beragam. Bukan sekedar angkutan pasukan, logistik, tapi juga dimanfaatkan untuk angkut warga sipil. Khususnya keluarga TNI. Saya bisa memahami di satu sisi, dari segi aspek keekonomisan, sehingga para keluarga TNI gunakan pesawat angkut Hercules," tutur Mahfudz.

Meski begitu, ia meminta perlu ada aturan jelas jika memang ingin mengangkut penumpang.

"TNI harus punya SOP yang baku dalam mengangkut warga sipil dengan pesawat angkut militer. Tapi kalau ada kebutuhan semacam itu, sebenarnya bisa menggunakan CN 239," ungkap politisi PKS itu.

Sementara itu, politisi PDIP yang juga anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengungkapkan adanya tarif hingga Rp 900 ribu yang dibayar untuk naik Hercules. Meski demikian, dia merasa tidak yakin dengan isu tersebut.

"Logikanya pakai pesawat sipil saja itu enggak sampai Rp 600 ribu. Tapi saya sangsi, kalo bayar semahal itu. Padahal tempat duduknya tidak nikmat," ungkap Hasanuddin.

Sementara itu, politisi PAN, Hanafi Rais menegaskan jika memang benar ada isu terkait pungutan bayaran sehingga warga sipil bisa menaiki pesawat angkut militer itu.

"Kalau memang benar ada ketidaksesuaian prosedur, kalau benar terbukti, maka kami yakini TNI punya mekanisme internal untuk investigasi dan pengusutan siapa oknum yang terlibat," tutur Hanafi.

Anak kandung Amien Rais itu pun meminta sebaiknya TNI mulai memikirkan kembali untuk mengangkut warga sipil dalam alutsista. "Semua alutsista, baik pesawat dan kapal, kalo memang itu penggunaannya untuk angkatan prajurit, maka harus ditaati seuasi peruntukan alutsista tersebut," pungkas Hanafi. (Mut)