Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Frans Agung Mula Putra Natamenggala meminta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terpilih, Letjen TNI Purn Sutiyoso tidak perlu ikut campur lebih jauh dalam masalah pengamanan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
Apalagi, kata dia, Kepala BIN sampai meminta anggaran ideal untuk lembaganya sebesar Rp 10 triliun per tahun, terutama tahun ini terdapat pesta demokrasi secara serentak di tingkat lokal tersebut.
"Keberadaan BIN tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tentang 2015 tentang Pilkada. BIN juga bukan satu-satunya sumber informasi intelijen. Masih ada intelkam Polri, intelijen TNI dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI," kata Frans di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2015).
"Seharusnya dimaksimalkan peran-peran lembaga yang sudah diberikan anggaran seperti Polri dan TNI," sambung dia.
Menurutnya, Polri dan TNI memiliki aparatur dan personel sampai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga, Polri dan TNI tidak semata menjalankan fungsi pengamanan tetapi fungsi mengawal hasil penghitungan suara dengan memberikan informasi yang akurat.
"Bukannya tidak masuk akal minta anggaran Rp 10 triliun. Akan tetapi BIN bukan unsur utama pendukung pengamanan dan informasi intelijen dalam pilkada. Karena fungsi pengamanan dan intelijen bisa dikerjakan oleh Polri dan TNI," tegas dia.
Politisi Partai Hanura ini menambahkan, fungsi mengawal hasil penghitungan suara yang dilakukan Polri dan TNI termasuk bagian dari informasi intelijen yang dijalankan Polri dan TNI. Selain itu, pilkada serentak berpotensi menimbulkan konflik dan gesekan.
"Sehingga Polri dan TNI dapat memaksimalkan keberadaan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) untuk menyerap informasi potensi konflik sedini mungkin," tandas Frans.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR menyetujui Letjen Purn TNI Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Usai pengesahan dirinya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku pihaknya meminta anggaran hingga Rp 10 triliun untuk menyokong kerja-kerja intelijen.
"Kalau ditanya idealnya, kita minta Rp 10 triliun," kata pria yang akrab disapa Bang Yos itu di Gedung DPR.
Menurutnya, dana sebesar itu merupakan dana operasional setahun. Terlebih pada akhir 2015 mendatang pemerintah mempunyai hajatan demokrasi melalui gelaran pilkada serentak.
"Jadi begini, kekuatan BIN jauh dari kebutuhan, apalagi pilkada serentak diikuti 269 wilayah," ujar Bang Yos. (Ado/Mar)
Anggota DPR: BIN Tak Perlu Ikut Campur Pengamanan Pilkada
Menurutnya, Polri dan TNI juga memiliki aparatur dan personel sampai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Diperbarui 04 Jul 2015, 08:17 WIBDiterbitkan 04 Jul 2015, 08:17 WIB
Calon Kepala BIN, Sutiyoso menyampaikan visi saat jalani uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, Selasa (30/6/2015). Sutiyoso bertekad melakukan modernisasi alat-alat intelejen yang sudah tertinggal dari negara-negara lain. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 Liga InternasionalManchester United Siapkan Manuver Gila Tawar Bintang Barcelona
3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Cara Mengobati Bubul Ayam dengan Bawang Putih, Ketahui Penyebab dan Gejalanya
Lewat Sempurna Expo 2025, UMKM Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
VIDEO: Perjalanan KRL Terhenti 2 Jam Akibat Puting Beliung di Bekasi
Ibu di Taiwan Tertidur Saat Mengeringkan Tempat Tidur Anak, Tiga Jari Kaki Bayinya Diamputasi
AirAsia Indonesia Angkat Julianto Sidarto Jadi Komisaris Independen
Film Norma: Antara Mertua dan Menantu Dapat Label 13 Tahun ke Atas, Wulan Guritno Bilang Begini
6 Cara Mengusir Nyamuk dengan Garam, Metode Alami yang Efektif Atasi Gangguan
Profil Calvin Verdonk: Bek Sayap Andalan Timnas Indonesia yang Memukau dari Belanda
Profil Ghimoyo, Orang Dekat Haji Isam yang Jadi Dirut ID FOOD
Fokus : Bangunan Rusak Tersapu Puting Beliung di Kawasan Tiban Indah Batam
Sutradara Drakor Hyper Knife Syok Lihat Akting Park Eun Bin, Sampai Mikir Apa Gila Betulan
10 Penyebab Sering Pusing Setiap Hari, Kenali Gejala dan Cara Mengatasinya