Setahun Jokowi-JK, Ini Penilaian DPR

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hari ini genap berusia 1 tahun. Dalam perjalanan 1 tahunnya, pro dan kontra mewarnai jalannya pemerintahan Jokowi-JK, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun DPR. Lalu, apa penilaian DPR atas setahun pemerintahan Jokowi-JK‎?

Ketua DPR Setya Novanto menilai, kerja nyata yang dilakukan Jokowi-JK adalah dalam hal paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan. Paket tersebut dinilai memudahkan bagi pelaku usaha atau investor.

"Tentu berikan harapan besar dengan paket-paketnya dan para investor asing dan golongan ekonomi lemah berikan dampak besar terhadap kontribusi ekonomi kita. Ini suatu kegembiraan bagi investor dengan paket yang memudahkan sistem," ujar Setya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Untuk itu, politisi Partai Golkar ini berharap, kerja sama yang baik antara DPR dan pemerintah bisa terus‎ berlanjut.

"Kita harapkan DPR dan pemerintah terus bekerja sama dengan baik dan tentu DPR tetap melakukan fungsi pengawasan, monitoring dan budgeting untuk tingkatkan keadaan yang lebih baik," harap Setya Novanto.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, dalam setahun Jokowi-JK telah menunjukan kemajuan dalam beberapa hal. Utamanya, dalam hal penegakan hukum.

"Saya ucapkan selamat, sukses buat 1 tahun pemerintah Jokowi. Saya kasih nilai 8 terutama bidang hukum,"  kata Ruhut di Gedung DPR.

Ruhut menjelaskan, Jokowi-JK dilantik ketika DPR sedang berpolemik karena perseteruan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam perebutan kursi Pemimpin DPR. Di mana, hampir 6 bulan DPR tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, yakni tidak bekerja baik dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, hal itu tidak mempengaruhi pemerintah.

"Jadi jujur saja, kita salut terhadap Pak Jokowi. Kenapa saya katakan salut. DPR ini 6 bulan berantakan tidak bisa bekerja, tapi pemerintah sanggup bekerja," jelas Ruhut.
 
Di sisi lain, konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri pada saat penanganan kasus Komjen Budi Gunawan, ia melanjutkan, hal ini bukan suatu kegagalan penegakan hukum, melainkan hanya ulah oknum saja.

"KPK vs Polri, enggak itu oknum saja yang aneh-aneh.  Antara KPK - Polri pejabatnya sekarang mesra ko," ujar dia.

Di era Presiden Jokowi, lanjut dia, sudah berani tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba dengan memberikan hukuman mati. Kemudian, dalam hal korupsi, banyak yang tertangkap. Bahkan,  partai pendukungnya pun ada yang jadi tersangka. "Siapa bilang tidak ada.  Banyak kok yang ketangkap, bahkan partai pendukung ada yang ketangkap," tegas Ruhut.

Wakil Ketau Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, visi dan misi jangka panjang yang telah dibuat oleh pemerintahan Jokowi-JK tidaklah tepat jika diukur secara jangka pendek, khususnya di bidang ekonomi.

Implementasi nawacita Jokowi-JK menurut dia, telah diawali oleh Presiden dengan bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia disaat bersamaan terjadi pelemahan ek‎onomi global.

"Di bidang ekonomi pada saat di mana terjadi pelemahan ekonomi dunia dan tekanan nilai tukar yang luar biasa, Indonesia masih bisa bertahan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif pada kisaran 4,7 persen," ujar Johnny.

"Ukuran-ukuran makro ekonomi kita lainnya seperti cadev, neraca perdagangan tingkat inflasi, GDP juga terbilang baik dan itu mampu menciptakan kepercayaan internasional akan daya tahan ekonomi kita," sambung Johnny.

Pemerintah, kata Anggota Komisi XI DPR itu, juga telah melakukan 4 paket kebijakan ekonomi yang juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta menciptakan lapangan pekerjaan dan daya beli untuk mendorong konsumsi domestik.

Dalam bidang politik, hukum dan keamanan (polhukam) Nasdem menilai, banyak kemajuan yang diberikan pemerintah. Kendati demikian, pemerintah harus tetap memperhatikan keadilan hukum termasuk tidak berkompromi terhadap kasus hukum, pelangaran dan penerapan hukum.

Hal itu dikatakan Johnny menanggapi adanya kasus Gayus Tambunan dalam pemberitaan yang dapat keluar dari penjara meski masih dalam masa penahanan.

"Sebagaimana kasus Gayus Tambunan yang terlihat keluar masuk (penjara)," ujar dia.

Selain itu, Fraksi Nasdem juga menyoroti masalah bencana kabut asap yang saat ini sedang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan. Masalah kabut asap dinilai sangat kompleks.

Oleh karena itu, Presiden harus mengambil inisiatif membuat suatu komitmen yang kuat agar masalah asap ini segera berakhir.

"Kita harapkan bisa segera teratatasi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang," harap dia.

Sementara, pada bidang kesejahteraan masyarakat menurut dia, terdapat banyak kegiatan pemerintah Jokowi-JK yang pro rakyat untuk memberikan perlindungan sosial bagi rakyat yang termarginalkan melalui program-program terukur baik bantuan sosial maupun program lainnya.

"Dinamika politik dalam negeri yang semakin membaik menjadi salah satu pencapain yang menonjol pada tahun pertama masa bhakti Presiden dan Wapres," ucap Jhonn‎y.

Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, dalam menilai periode 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK, dibagi 2 semester.

Pada semester pertama, banyak janji-janji Jokowi-JK yang belum dapat terealisasikan. Hal itu disebabkan karena permasalahan politik yang membuat hubungan antara DPR dengan pemerintah kurang baik.

"Yang pertama memang tidak banyak hal yang secara signifikan dikerjakan pemerintah karena persoalan-pesoalan politik dan hubungan yang kurang baik antara DPR dengan pemerintah," ujar Arsul.

Anggota Komisi III DPR itu juga memandang, dalam merespons masalah bencana asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, pemerintah tidak menyampaikan strategi yang jelas kepada publik.

"Pada awalnya misalnya tidak mau menerima bantuan asing, padahal dari awal sudah dapat diperkirakan resouces kita terutama yg menyangkut teknologi dan peralatan tidak memadai," kata Arsul.

Kendati demikian, Arsul mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi-JK pada semester kedua, yang menurutnya lebih jelas membuat kebijakan-kebijakan baru untuk memperbaiki situasi ekonomi yang mengalami pelambatan global.

"Paket kebijakan ekonomi-fiskal yang sudah diluncurkan dalam 3 paket dan masih akan berlanjut adalah salah satu progress yang patut dicatat," ucap Arsul.

Belum Memuaskan

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 1 tahun belum memuaskan masyarakat. Menurutnya, banyak janji Jokowi-JK yang belum terwujud.

"Jokowi berjanji membangun 100 technopark, 50 ribu puskesmas, 100 pusat industri perikanan, 1.000 kampung nelayan,  1.000 desa daulat benih. Sudah 1 tahun berjalan, belum tampak tanda-tandanya." kata Fadli Zon.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, dalam 1 tahun ini malah sudah banyak janji yang dilanggar oleh Jokowi-JK. Hal ini disebabkan karena Jokowi-JK lebih mementingkan pendukungnya yang telah berjasa di pemilu presiden 2014.

"Jokowi janji tidak akan ada transaksi politik dalam pembagian kabinet, fakta justru sebaliknya. Jokowi janji Jaksa Agung akan ditempati orang bukan dari parpol, faktanya malah diangkat dari kader partai. Berjanji membangun sistem birokrasi online dalam 2 minggu setelah dilantik, faktanya tak ada. Tidak akan mencabut subsidi BBM, faktanya subsidi dikurangi bahkan dicabut," papar Fadli.

"Janji akan hanya ada di kantor 1-2 jam, faktanya tak demikian. Membuka 15 juta lapangan kerja baru, faktanya saat ini justru banyak rakyat di PHK. Malah impor buruh ribuan asing," sambung dia.

Fadli pun menilai, 1 tahun ini hambatan pemerintah lebih dikarenakan faktor internal. Dia menganggap Jokowi-JK tak mempunyai leadership yang baik dan gagal membangun tim yang berkualitas dalam kabinet. Situasi ini berujung pada pelemahan dan perlambatan ekonomi.

"Situasi ekonomi sekarang terpuruk, pertumbuhan hanya di kisaran 4 persen padahal janji Jokowi targetkan 7 persen. PHK di mana-mana dan harga barang-barang meningkat. Saya tak mendengar adanya suara rakyat yang puas dengan pemerintahan sekarang," tandas Fadli Zon. (Mvi/Mut)