Jaksa Agung Diminta Tak Bikin Kegaduhan Baru

Jika Jaksa Agung terbukti berpolitik dan membuat kegaduhan, maka Komisi III DPR mendesak Presiden untuk mengevaluasi kinerja Kejagung.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 23 Okt 2015, 23:32 WIB
Diterbitkan 23 Okt 2015, 23:32 WIB
desmod
Politisi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa.

Liputan6.com, Jakarta - Nama Jaksa Agung HM Prasetyo mulai ramai diperbincangkan publik lantaran disebut-sebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial pemerinah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 3 tersangka yakni Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, bersama istri mudanya Evy Susanti dan mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa meminta agar HM Prasetyo tidak mengumbar komentar yang sifatnya politis agar tidak menimbulkan kegaduhan baru.

"Jika Jaksa Agung menimbulkan kegaduhan baru, kalau saya sih usul ganti saja Jaksa Agung beserta Jaksa Agung Muda yang ada di bawahnya," ujar Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Politisi Partai Gerindra itu pun menegaskan, Komisi III DPR siap membantu Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan Agung. Hal itu demi terjaganya nama baik dan independensi kejagung.

"Nantinya siapa saja jaksa yang menjadi kroni ataupun kelompok jahat di Kejaksaan Agung, kami rekomendasikan untuk dicopot juga," tegas dia.

Sementara itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Jokowi untuk melakukan kroscek kebenaran keterkaitan HM Prasetyo dalam kasus dana bansos.  Hal itu, menurutnya, perlu dilakukan sebelum menimbulkan kegaduhan hukum kembali.

"Presiden bisa bertanya pada staf ahli yang pakar hukum, jika nama seseorang disebut dalam persidangan dan diungkap oleh terdakwa, ditanya juga berapa persen keterlibatannya," jelas Uchok.

Uchok juga berkeinginan agar Presiden Jokowi melakukan blusukan ke Kejaksaan untuk melihat kinerja lembaga hukum itu.  Karena, Presiden Jokowi dituntut tak hanya mengevaluasi menteri di kabinetnya, tapi juga para pejabat lain yang ada di bawahnya.

"Coba Presiden Joko Widodo blusukan ke kejaksaan, lihat kinerja sumber daya manusianya. Akan terlihat mana yang asal-asalan dan benar bekerja untuk negara ini. Jangan-jangan amburadul semua," papar Uchok. (Dms/Ali)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya