Liputan6.com, Jakarta - Nama Jaksa Agung HM Prasetyo mulai ramai diperbincangkan publik lantaran disebut-sebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial pemerinah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 3 tersangka yakni Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, bersama istri mudanya Evy Susanti dan mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa meminta agar HM Prasetyo tidak mengumbar komentar yang sifatnya politis agar tidak menimbulkan kegaduhan baru.
"Jika Jaksa Agung menimbulkan kegaduhan baru, kalau saya sih usul ganti saja Jaksa Agung beserta Jaksa Agung Muda yang ada di bawahnya," ujar Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Politisi Partai Gerindra itu pun menegaskan, Komisi III DPR siap membantu Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan Agung. Hal itu demi terjaganya nama baik dan independensi kejagung.
"Nantinya siapa saja jaksa yang menjadi kroni ataupun kelompok jahat di Kejaksaan Agung, kami rekomendasikan untuk dicopot juga," tegas dia.
Sementara itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Jokowi untuk melakukan kroscek kebenaran keterkaitan HM Prasetyo dalam kasus dana bansos. Â Hal itu, menurutnya, perlu dilakukan sebelum menimbulkan kegaduhan hukum kembali.
"Presiden bisa bertanya pada staf ahli yang pakar hukum, jika nama seseorang disebut dalam persidangan dan diungkap oleh terdakwa, ditanya juga berapa persen keterlibatannya," jelas Uchok.
Uchok juga berkeinginan agar Presiden Jokowi melakukan blusukan ke Kejaksaan untuk melihat kinerja lembaga hukum itu.  Karena, Presiden Jokowi dituntut tak hanya mengevaluasi menteri di kabinetnya, tapi juga para pejabat lain yang ada di bawahnya.
"Coba Presiden Joko Widodo blusukan ke kejaksaan, lihat kinerja sumber daya manusianya. Akan terlihat mana yang asal-asalan dan benar bekerja untuk negara ini. Jangan-jangan amburadul semua," papar Uchok. (Dms/Ali)
Jaksa Agung Diminta Tak Bikin Kegaduhan Baru
Jika Jaksa Agung terbukti berpolitik dan membuat kegaduhan, maka Komisi III DPR mendesak Presiden untuk mengevaluasi kinerja Kejagung.
diperbarui 23 Okt 2015, 23:32 WIBDiterbitkan 23 Okt 2015, 23:32 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
BUMN Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan RI, Simak Caranya
Mensesneg Sebut Konsep Baru PPDB Diputuskan Prabowo, Sistem Zonasi Tidak Dihapus
30 Hewan yang Memiliki Corak Pelangi, Keindahan yang Memikat Mata
Tiba di Banyuwangi, 13.950 Ton Beras Impor Segera Disalurkan
350 Quote Jalan-Jalan yang Menginspirasi untuk Petualangan
Link Live Streaming Liga Europa Manchester United vs Rangers, Jumat 24 Januari 2025 Pukul 03.00 WIB
Makhluk Laut Raksasa Era Dinosaurus Ditemukan, Ukurannya Setara dengan Paus Orca
Kumpulan Arti Mimpi Hujan Deras, Lambang Situasi dan Emosi yang Sedang Dihadapi
Mimpi Dikejar Orang Tidak Normal, Benarkah Jodoh Akan Segera Datang?
Promo Alfamart Terbaru Januari 2025 yang Masih Berlaku, Diskon dan Penawaran Spesial untuk Member
Lupa Baca Doa, Benarkah Setan akan Ikut Makan Bersama Manusia?
Puluhan Ekor Macan Tutul Hitam Terpantau di Hutan Gunung Semeru Bromo