Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pengurus DPD Golkar tingkat provinsi melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar versi Munas Ancol, Siswono Yudo Husodo. Pertemuan digelar secara tertutup di Lantai 5 Gedung Bangun Tjipta, Slipi Jakarta Barat.
Pengurus DPD kubu Agung Laksono itu meminta pertimbangan Siswono terkait desakan Musyawarah Nasional (Munas) pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie terkait kepengurusan Partai Golkar.
"Kami mendesak munas dengan mendiskusikan bersama Ketua Dewan Pertimbangan. Ini kesempatan pertama dengan tokoh Partai Golkar. Kita membawa gagasan yang sama serta mendorong munas sesegera mungkin," kata Ketua DPD Golkar Jawa Timur versi Munas Ancol Taufik Hidayat usai pertemuan, Rabu (11/11/2015).
Ketua DPD Golkar Kalimantan Utara Amir menambahkan, tidak ada pilihan untuk mengakhiri dualisme kepengurusan selain menggelar munas untuk memilih ketua umum yang baru.
Baca Juga
"Sejauh ini koordinasi internal di bawah kepemimpinan Agung Laksono, tentu saja salah satu memerlukan munas kesepahaman dengan kubu Ical," ujar Amir.
Menurut Siswono yang bertindak sebagai tuan rumah, Forum DPD se-Indonesia itu menyampaikan harapan agar Golkar bersatu. "Saya merasakan keprihatinan dengan kondisi yang seperti ini. Golkar adalah partai besar yang pernah mendapatkan kesempatan memimpin 30 tahun, pertumbuhan ekonomi 7 persen setiap tahun selama 30 tahun," ungkap Siswono.
Siswono juga menyebutkan tokoh-tokoh Golkar harus menjaga Golkar. Cara untuk menyatukan dua kepengurusan melalui Munas. "Tidak ada jalan lain munas, tanpa munas, kepengurusan akan terus ada dua," tandas Siswono.
Mantan Menteri Perumahan itu menyebutkan ada pihak yang mengartikan putusan MA dengan caranya sendiri, sehingga tak diperlukan munas. Padahal, kata dia, tanpa munas, maka kepengurusan terus dilanda dualisme. (Dms/Ans)