Jubir JK: Ocehan Masinton Ngawur dan Ciptakan Kegaduhan Baru

Sebelumnya, Masinton menuding JK adalah orang yang menyebabkan kegaduhan dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 20 Des 2015, 22:09 WIB
Diterbitkan 20 Des 2015, 22:09 WIB
Jokowi-JK
Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah bereaksi atas‎ tuduhan yang dilontarkan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. Sebelumnya, Masinton menuding JK adalah orang yang menyebabkan kegaduhan dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK.

"‎Ocehan Masinton itu ngawur," kata Husain kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu (20/12/2015).

Husain menegaskan, tudingan tak berdasar yang diucapkan Masinton berpotensi menimbulkan kegaduhan baru. Kegaduhan ini, lanjut dia, berawal dari reshuffle kabinet jilid I, bukan karena JK.

"Tuduhan-tuduhan Masinton justru membuat kegaduhan baru yang tidak perlu. Masinton perlu ingat kegaduhan muncul pasca perombakan kabinet," ujar dia.

JK sebelumnya dituding terlibat membuat kegaduhan terkait 3 kasus, yaitu kasus pembangunan listrik 35 ribu MW, kasus Pelindo II, dan kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"Pak JK selaku Wapres mendampingi Pak Jokowi harus bisa menjalankan program yang diamanahkan PDIP tersebut. Dan program listrik ini adalah program yang juga telah dicanangkan oleh PLN. Posisi Pak JK justru pasang badan agar program ini jalan," tutur dia.

"Kalau soal Pelindo, Pak JK hanya mengingatkan Polri agar bekerja sesuai instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan dan kasus yang ditangani jangan sampai gaduh sebaiknya dieskspose ketika tahap penuntutan," imbuh dia.

"Sementara untuk kasus Freeport, orang yang pertama meributkan agar Sudirman Said melapor ke MKD justru Masinton, bukan Pak JK," papar Husain.

Husain menjelaskan pula Masinton sebagai kader PDIP‎ seharusnya masuk atau merapatkan barisan, bukan mengumbar pernyataan yang menyerang. Sebab, pemerintahan saat ini merupakan elite yang didukung PDIP.

"Kalau tidak jalan, bagaimana duet Jokowi-JK mempertanggungjawabkan kepada rakyat dan PDIP yang mengusungnya," tandas Husain.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya