Jokowi: Kantor Perbatasan Seperti Kantor Kelurahan, Tidak Layak

Kini pemerintah tengah membangun ‎tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 28 Des 2015, 18:49 WIB
Diterbitkan 28 Des 2015, 18:49 WIB
20151125- Jokowi Tinjau Proyek Kereta Api di Sulsel- Biro Pers Presiden
Presiden Joko Widodo meninjau panel dan lokasi pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi tahap pertama segmen I rute Makasar - Pare-pare di Desa Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. (25/11/2015). (Foto:Biro Pers Presiden)

Liputan6.com, Kupang - Usai meresmikan pembangunan bendungan Rotiklot yang berada di Desa Fetuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, NTT, Presiden Joko Widodo melanjutkan perjalanan melihat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motaain di Kabupaten Belu.

Di PLBN Terpadu yang menjadi kantor perbatasan dengan negara Timor Leste itu, Jokowi melihat langsung proses pembangunan pos tersebut.

Pantauan Liputan6.comJokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana tiba di Lokasi pukul 11.30 WIB. Sambil melihat PLBN yang sedang di bangun, Jokowi mendapatkan penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengenai perkembangan pembangunan PLBN Motaain dan 6 PLBN lainnya.

 



6 PLBN lainnya yang juga tengah dibangun yaitu PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, PLBN Aruk, Wini, Motamasin dan Skouw. Kantor-kantor perbatasan tersebut dibangun di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Timor Leste, Malaysia, dan Papua Nugini.

Menurut Jokowi, pembangunan kantor-kantor perbatasan dilakukan karena kantor yang ada saat ini tidak layak. Padahal, kantor perbatasan merupakan gerbang terluar Indonesia yang harus tampak terlihat bagus dari negara tetangga.

"Sudah terlalu lama kita katakan wilayah perbatasan sebagai wilayah terluar. Akibatnya, sering dikesampingkan pengembangannya. Terkadang kantor yang berada di wilayah perbatasan seperti kantor-kantor kelurahan. Tapi kini, pemerintah tengah membangun ‎tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu," ucap dia.

Presiden menjelaskan, PLBN Terpadu Motaain akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. "Sekaligus kita ingin arus barang dari Indonesia ke Timor Leste semakin banyak," ungkap Jokowi.

Pemerintah tidak hanya membangun PLBN saja, tetapi juga membangun jalan yang lebih lebar, yang semula 4,5 meter diperlebar hingga 7 meter. Tidak hanya kantor perbatasan, tapi pasar yang berada di PLBN Terpadu dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi.

Jokowi mengatakan, akan kembali ke Kabupaten Belu untuk meresmikan PLBN Terpadu Motaain pada Oktober 2016.

"Ini akan menjadi contoh bahwa yang namanya muka terdepan itu diperlukan. Baik sebagai kebanggaan Bangsa Indonesia, maupun dari sisi ekonomi sebagai titik pertumbuhan ekonomi untuk mendorong ekspor dari Indonesia ke negara lain," papar Jokowi.

Diharapkan, dengan pembangunan PLBN Montaain dapat memberi manfaat bagi masyarakat perbatasan, khususnya warga di Tasifeto Timur dan Kalukuk Mesak. Di kedua kecamatan ini  terdapat 984 KK penduduk eks Timor Leste yang kini sudah menjadi WNI.

Presiden meminta agar PLBN Montaain yang berada di lahan seluas 8,03ha dengan luas bangunan 5.839,35 m2, juga dapat dapat memberikan pelayanan yang baik. "Nanti pelayanan arus orang dan arus barang menjadi lebih cepat," ucap Jokowi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya