Liputan6.com, Jakarta - Perselisihan panjang Partai Golkar berujung kekosongan kepengurusan. Saat ini, belum ada solusi, baik dari kubu Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie atau Ical.
Ketua Partai Golkar Munas Ancol Agung Laksono menilai, solusi yang paling mungkin dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan adalah menggelar musyawarah nasional (munas) bersama.
"Saya mengutip pengantar dari keputusan Menkumham, jika masih terdapat perselisihan segera diselesaikan sesuai dengan AD/ART partai. Semua potensi perbedaan pendapat diselesaikan melalui mekanisme yang arif, bijaksana, dan adil," ujar Agung Laksono dihadapan para kader Golkar di kediamannya di Cipinang Cimpedak, Jakarta Timur, Minggu (10/1/2016).
"Dan menurut saya munas bersama ini paling adil," imbuh dia.
Baca Juga
Usulan untuk menggelar munas bersama pun sudah bergulir di tengah para kader. Mantan Menkokesra itu menilai sambutannya atas usulan itu pun sudah sangat baik.
"Konsep munas bersama alhamdulillah sudah bergulir dan disambut baik seluruh kader, baik di kalangan senior dan kalangan muda," lanjut dia.
Permasalahan Partai Golkar ini membuat para tokoh politik senior angkat bicara. Sebut saja, Ketua Dewan Pertimbangn Partai Siswono, Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, serta Presiden ke-4 BJ Habibie.
"Kalau bisa sesuatu yang baik lebih cepat lebih baik. Kalau cepat bukan suatu yang baru karena amar putusan juga memberikan waktu mengadakan munas selambat-lambatnya Oktober 2016. Pak Habibie juga bilang kalau perlu sebulan ini munas," tutur Agung.
"Ada terobosan hukum kalau perlu. Kalau munas harus sesuai dengan AD/ART. Munas Ancol siap melaksanakan munas sesuai AD/ART," pungkas Agung.