Jokowi Gelar Rapat Terbatas Persiapan MotoGP Sentul Siang Ini

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo ‎dijadwalkan menggelar rapat terbatas membahas persiapan penyelenggaraan MotoGP 2017 yang akan digelar di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah menteri dan pengelola Sirkuit Sentul akan hadir dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden itu.

Berdasarkan agenda harian presiden dari Biro Pers Istana Kepresidenan, rapat mengenai persiapan penyelenggaraan MotoGP akan dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB, di Kantor Presiden, Jakarta. ‎Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi akan hadir bersama pihak lain yang terkait.‎

‎Imam sebelumnya telah memastikan, MotoGP 2017 bakal digelar di Indonesia. Keputusan Presiden (Keppres) yang akan mengatur pembagian tugas dan wewenang dari kementerian maupun lembaga yang terkait juga bakal terbit pada Januari 2016.‎
‎
"Terkait tahun 2017 Finlandia juga mengajukan diri menjadi tuan rumah, kami sampaikan di sini bahwa MotoGP 2017 saya pastikan di Indonesia termasuk 2018 maupun 2019," ujar Imam.‎

Indonesia tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah MotoGP. Untuk mewujudkannya, berbagai langkah telah dilalui pemerintah termasuk menerbitkan LoI (Letter of Intent).  ‎

Namun persiapan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP  sempat terganggu kabar mengenai pengajuan diri Finlandia. Apalagi sempat beredar berita yang menyebutkan pihak Dorna selaku pemegang hak komersil MotoGP lebih tertarik kepada negara Skandinavia tersebut.

‎Kabar tersebut segera dibantah oleh pihak Kemenpora. Melalui Twitter, Kemenpora menegaskan Dorna telah memastikan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2017, 2018, dan 2019.‎

"Dorna Sport SL sudah memastikan Indonesia sebagai tuan rumah satu dari seri MotoGP 2017, 2018 dan 2019. @dornasport. #MotoGPIndonesia," kicau Twitter Kemenpora, Rabu 23 Desember 2015.

Juru Bicara Menpora Gatot S Dewa Broto mempertegas dalam letter of intent (LOI) disebutkan Indonesia harus sudah menyiapkan seluruh persyaratan hingga 30 Januari 2016.

Artinya, seluruh kewajiban yang bersifat dokumen administratif harus sudah selesai sebelum tenggat waktu tersebut. "Itu bukan termasuk keuangan, melainkan hanya administrasinya, mencakup kontrak, keputusan presiden (keppres)," kata Gatot.‎