Liputan6.com, Jakarta - Konflik di Laut China Selatan terus diupayakan selesai secara damai. Agar hal itu berhasil, Ketua Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) Surakiart Sathirathai pun menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sathirathai menyatakan, pria yang karib disapa JK memiliki segudang pengalaman meredakan dan mendamaikan konflik. Oleh karena itu, peran JK kali ini dibutuhkan untuk menangani masalah di Laut China Selatan.
"APRC sangat bergantung pada kepemimpinan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sosoknya dikenal dan diterima di dunia internasional. Kami berharap Pak JK dapat membawa obor perdamaian dan kemakmuran ke Laut China Selatan," kata Sathirathai, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Sathirathai menekankan pentingnya menciptakan wilayah konflik Laut China Selatan sebagai daerah ekonomi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Tiongkok. Di daerah tersebut, lanjut dia, bisa dibangun pengembangan minyak dan gas bumi.
"APRC memandang Indonesia berada di posisi yang pas untuk mengajukan solusi damai di Laut Cina Selatan," tutur dia.
Baca Juga
APRC pun menilai dalam waktu dekat perlu ada pertemuan lanjutan membahas hal ini, melibatkan 4 negara di Asean dan Tiongkok. Pertemuan seperti ini bisa dilaksanakan dalam acara Asian Summit, tapi pertemuan itu bisa dilakukan lebih cepat sesuai niat Indonesia.
"Kita juga perlu menginformasikan negara sahabat kita seperti Amerika Serikat dan Eropa tentang hal ini," jelas Sathirathai.
Dalam KTT ASEAN-Amerika Serikat di Sunnyland, California, Amerika Serikat, Selasa 16 Februari lalu, Presiden Jokowi menyinggung soal Laut China Selatan.
Jokowi menekankan kawasan tersebut harus menjadi tempat damai dan stabil. Untuk mewujudkan perdamaian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar hukum internasional harus dihormati dan rivalitas kekuasaan besar harus di cegah.
Sementara, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku sudah melakukan serangkaian komunikasi dengan sejumlah negara yang bersengketa di Laut China Selatan. Ia mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan pendekatan diplomasi pertahanan dengan negara-negara seperti Vietnam, Tiongkok, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.
Menurut dia, Kemenhan telah mengajak seluruh pihak yang bersengketa untuk menghormati Pasal 8 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang isinya, bilamana setiap sengketa di suatu kawasan, diselesaikan oleh kawasan itu sendiri (Regional Settlement).