Penjelasan Setya Novanto Soal Susunan Pengurus Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Nama-nama politikus Golkar yang dianggap kontroversial ditunjuk menjadi pengurus DPP Partai Golkar ‎di bawah kepemimpinan Setya Novanto (Setnov). Di antara mereka pernah berurusan dengan kasus hukum.

‎Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memastikan telah memilih kepengurusan secara hati-hati. Bahkan, ia telah mendengar berbagai masukan untuk jajaran pembantunya di partai berlambang beringin.

"Pengurus telah disusun secara teliti, hati-hati, dengan masukan dari segala variabel yang ada. Saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar kami bisa menjalankan tugas dengan baik demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," kata Setnov di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5/2016).

Mantan Ketua DPR ini berujar, dalam waktu 100 hari ke depan, pihaknya akan‎ melakukan konsolidasi ke daerah. Bahkan, di Ramadan mendatang, pihaknya akan bersafari politik selama sebulan penuh.

"Di dalam 100 hari kerja, kami akan konsolidasi organisasi dari pusat hingga ke daerah. Pada akhirnya kami akan melakukan safari Ramadan satu bulan penuh," ujar dia.

Untuk memicu semangat kerja pengurus, Ketua Fraksi Golkar di DPR ini menyebut akan ada konsekuensi bagi yang tidak bertugas dengan baik. Salah satunya ialah mewajibkan para pengurus untuk menandatangani pakta integritas.

"Kan namanya 100 hari kerja. Makanya tadi disampaikan Sekjen ada pakta integritas. Ada risiko, bahwa kalau tidak bekerja secara baik, hanya mencantumkan nama, ada konsekuensinya," tegas pria yang akrab disapa Setnov.

Karena itu, Setnov tidak menjamin nama-nama yang telah masuk dalam kepengurusan DPP Partai Golkar 'aman', termasuk nama-nama kontroversial tersebut. "Sepanjang itu (belum didaftarkan) masih bisa berubah," ujar Setnov.

"Misalnya keaktifan mereka di kepengurusan. Karena ini 100 hari sangat krusial. Harus aktif. Kedua, enggak bisa lagi para anggota saling menyalahkan dalam menyampaikan sesuatu tanpa berkoordinasi dengan pengurus pusat," jelas dia.

Jadi, lanjut Setnov, kritik boleh dilakukan asal konstruktif. Selain itu tidak memberi pernyataan yang saling menyalahkan.