Peluang Budi Gunawan Jadi Kapolri Dinilai Besar

Memperpanjang jabatan Badroddin sebagai Kapolri dinilai tidak baik dan berisiko bagi institusi kepolisian.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 13 Jun 2016, 01:16 WIB
Diterbitkan 13 Jun 2016, 01:16 WIB
20160125-Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan-Jakarta
Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/1). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, peluang Wakapolri Komjen Budi Gunawan (BG) menjabat Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Juni nanti diprediksi akan berjalan mulus.

Pangi memandang, selain tidak nampak derasnya penolakan dari publik, Fraksi PDI Perjuangan di DPR juga mendukung Budi Gunawan untuk memimpin Korps Bhayangkara.

"Saya kira Budi Gunawan hampir dipastikan mulus menuju Kapolri. Penolakan arus publik tidak terlalu deras, apalagi BG sangat dekat dengan Bu Megawati," kata Pangi kepada Liputan6.com di Jakarta, Mingggu (12/6/2016) malam.

Sempat tersandung dugaan kasus rekening gendut tahun lalu yang membuat Budi Gunawan batal jadi Kapolri, namun hal tersebut tak terbukti dengan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Artinya clear. Sampai sekarang juga belum jelas, apa dosa besar BG sehingga mendapat perlawanan arus publik menolak sebagai Kapolri waktu lalu. Kita pun masih ingat ketika BG lolos pada uji kelayakan dan kepatutan. Hampir tidak ada kendala berarti waktu itu," ujar dia.

Pangi menilai, sampai saat ini tidak terlihat sinyal perbedaan pendapat dan kehendak antara Jokowi dan Megawati. Karena itu, Pangi menengarai dukungan Jokowi tidak akan jauh berbeda dengan kehendak Megawati.

"Sekarang semua tergantung Presiden. DPR pun sudah memberikan lehernya (menyerahkan penuh) ke Presiden untuk memilih nama calon Kapolri. Bukan tidak mungkin Presiden mengajukan calon tunggal ke DPR," beber dia.

Di sisi lain, ia mengingatkan, memperpanjang jabatan Badroddin jelas tidak baik dan berisiko. Institusi besar seperti Polri pasti telah merancang dengan baik pola kepemimpinan.

"Institusi Polri saya kira punya aturan main yang harus dipatuhi. Regenerasi di internal harus terjadi secara teratur dan periodik. Ngak boleh mandek. Lu lagi lu lagi kalau bisa jangan," tandas Direktur Eksekutif Voxpol Center tersebut.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya