Menko Polkam Gelar Rapat Tindak Lanjut Pertemuan Indonesia-Malaysia, Bahas Batas Wilayah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi, Senin 21 April 2025. 

Menurut Budi Gunawan, pertemuan bilateral tersebut tidak hanya sebatas simbolik, tetapi harus ada langkah teknis yang konkret. 

"Kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujar dia dalam keterangan pers diterima, Selasa (22/4/2025).

Pertama, Budi membahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia–Malaysia pada tahun 2023.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. 

"Pemerintah menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan," jelas Eks kepala BIN ini.

Selain soal batas wilayah, Budi juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal.

Dia menginstruksikan, agar langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

“Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegas Budi.

Budi menegaskan, penguatan hubungan dengan Malaysia menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN.

Ia menyebut, keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

“Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,” dia menandasi.

Sebagai informasi, dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia diterima oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming didampingi oleh Menko Polkam, Menko PMK, Menteri Agama, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.