JK Ajak Negara-Negara Interpol Berbagi Informasi Intelijen

Liputan6.com, Nusa Dua - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berkesempatan membuka Sidang Umum Interpol ke-85 yang digelar di Nusa Dua, Bali, 7-10 November 2016. Pada kesempatan itu, JK menyebut tugas kepolisian belakangan ini menghadapi masalah yang semakin rumit.

JK berharap pertemuan yang dihadiri ratusan delegasi ini bukan seremonial belaka, akan tetapi merupakan wujud konkret dalam mengamankan komunitas dunia. Sebab, hal itu merupakan tujuan bersama guna menjamin semua resolusi yang telah disetujui secara efektif.

"Perkembangan tatanan dunia yang berkembang makin cepat harus direspon cepat pula. Berkenaan dengan penanggulangan terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa, sebagian negara Interpol perlu meningkatkan kerja sama yang lebih menitikberatkan pada bidang informasi intelijen. Sebab tanpa hal itu kita akan mengalami kesulitan mengungkap aksi mereka, baik secara nasional maupun global," kata JK usai membuka acara Sidang Umum Interpol, Nusa Dua, Senin (7/11/2016).

Pada kesempatan itu, JK mengucapkan terima kasih kepada negara-negara yang telah menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman dan transfer teknologi modern guna mendeteksi jaringan teroris.

JK melanjutkan, kepolisian Indonesia telah mendapat pengakuan dari banyak negara di dunia atas keberhasilan mengatasi terorisme, kendati belum secara keseluruhan tindakan radikalisme, terorisme dan ekstremisme dapat diberantas.

"Perkembangan teknologi serta akses informasi yang mudah di internet telah menyebabkan penyebaran propaganda faham radikalisme, ekstremisme dan kekerasan menjadi lebih cepat," beber JK.

Di masa lalu penggunaan, Wapres menambahkan, internet digunakan oleh teroris untuk berkomunikasi di antara mereka. Internet juga digunakan untuk membuat bom dan bahan peledak dengan target objek-objek vital tertentu.

"Saat ini penggunaan internet berkaitan dengan penyebaran idealisme terorisme yang sangat keliru. Termasuk propaganda dan penyebaran ekstremisme dan radikalisme," tutur JK.

Indonesia, menurutnya, adalah salah satu contoh negara yang tidak imun terhadap pergerakan ISIS. Namun, terkait hal itu Indonesia telah menahan lebih dari 900 teroris yang diduga kuat berafiliasi dengan ISIS.

"Maka kebutuhan penting adalah menjalin kerja sama antar negara-negara Interpol, khususnya negara yang telah terkena dampak dari pergerakan ISIS," tegas JK.

Selain itu, ia mengharapkan adanya kerja sama hukum secara internasional, terkait pertukaran informasi intelijen seperti testimoni dan pengumpulan barang bukti dari saksi. Baginya, hal tersebut merupakan elemen penting untuk menuntut kelompok terorisme.

"Secara alami pergerakan mereka tanpa batas. Hal yang sama dengan negara yang terkena dampak. Maka kerja sama itu menjadi sebuah keniscayaan," ujar dia.

JK menyebut pengungkapan kejahatan terorisme menjadi tanggung jawab dan prioritas utama semua pihak. Untuk memerangi terorisme, ia menambahkan, perlu meningkatkan pengembangan kapasitas penegak hukum.

"Untuk memerangi terorisme harus dilakukan dengan pengembangan kapasitas penegak hukum. Kita dapat memainkan peran signifikan untuk berkontribusi terhadap perdamaian dunia," ucap JK.