Mencari Dalang Demo 25 November dan 2 Desember

Liputan6.com, Jakarta - Jauh-jauh hari, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah tegas menyatakan tidak ada aksi turun ke jalan usai ditetapkannya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama.

"Jadi kalau ada yang mau turun ke jalan lagi untuk apa? Jawabannya gampang. Kalau ada yang ngajak turun ke jalan lagi, apalagi membuat keresahan dan keributan, cuma satu saja jawabannya, agendanya bukan masalah Ahok," tegas Tito, pada Rabu 16 November 2016.

"Agendanya adalah inkonstitusional, dan kita harus melawan itu karena negara ada langkah-langkah inkonstitusional," Tito menjelaskan.

Pernyataan itu disampaikan Tito sesaat setelah Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto mengumumkan hasil penyelidikan atas kasus yang membelit mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Di lain sisi, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) memutuskan untuk kembali turun ke jalan. Mereka akan menggelar aksi bertajuk "Bela Islam III" pada Jumat, 2 Desember 2016.

"Saya hanya ingin tegaskan, kesepakatan yang ada di GNPF MUI, karena Ahok tak ditahan sampai sekarang maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan dengan seluruh elemen untuk menggelar aksi Bela Islam III, Jumat 2 Desember 2016," ujar Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 18 November 2016.

Rizieq mengatakan, aksi lanjutan dari demo 4 November ini akan diikuti berbagai elemen organisasi Islam. Aksi akan dimulai dengan ibadah salat Jumat berjemaah.

"Kita akan gelar salat Jumat di sepanjang Sudirman-Thamrin, dari Semanggi hingga Istana dengan khatib di (Bundaran) Hotel Indonesia. Maka kami sebut juga itu Jumat Kubro dan Maulid Akbar, karena jatuh di awal bulan Maulid. Aksinya ibadah, gelar sajadah," ucap Rizieq.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memastikan pihaknya tidak akan melarang Aksi Bela Islam III yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI pada 25 November dan 2 Desember 2016 mendatang.

Rapat Terselubung

Hanya, ia menuturkan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi para massa aksi. Salah satunya adalah tidak mengganggu ketertiban umum dengan menutup jalan-jalan protokol. Yang dilarang, ujar Tito, jika para pendemo menggelar aksinya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia sampai kawasan Semanggi. Menurut dia, hal itu dapat mengganggu aktivitas masyarakat luas.

Selain rencana aksi 2 Desember, rencana demonstrasi pun berlangsung pada 25 November nanti. Tito mencurigai adanya gerakan makar dalam aksi yang akan digelar pada 25 November 2016 mendatang. Oleh karena itu, ucap Tito, pihaknya bersama TNI akan siap menjaga dan mengawal aksi tersebut dengan mempertebal pengamanan di gedung MPR-DPR.

Menurut Tito, pada aksi 25 November 2016 mendatang ada usaha dari massa aksi untuk menduduki kantor dewan tersebut.

"Ada upaya-upaya, rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain. Di antaranya upaya melakukan makar. Beberapa kelompok yang ingin masuk dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR," ungkap Tito saat memberikan keterangan pers di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin 21 November 2016.

"Kita akan lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat gedung DPR MPR sekaligus juga membuat rencana kontigensi," dia menambahkan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo menegaskan, pihak intelijen TNI dan Polri bekerja sama mencari otak yang mengajak aksi demonstrasi 2 Desember.

"Kerja sama intelijen TNI dan Polri untuk melihat, mencari, dan menemukan siapa pun yang mengajak demo, baik sutradara maupun aktornya," kata Gatot usai menggelar pertemuan dengan Kapolri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

"Diidentifikasi, mereka yang bertanggung jawab. Tidak hanya yang mengajukan izin ke Polri. Selanjutnya, bila seperti yang dikatakan Polri bahwa ada tindakan makar, bukan urusan Polri saja, tapi TNI," Gatot menambahkan.

Jenderal Gatot mengatakan, jajarannya siap mengamankan Indonesia dari segala bentuk perpecahan. Salah satunya, ancaman perpecahan makar atau penggulingan pemerintah.

"Untuk diketahui masyarakat, prajurit TNI sudah memenuhi syarat-syarat. Untuk melakukan jihad, prajurit saya bukan penakut," kata Jenderal Gatot.