Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Bantu Kejar Target 35 Ribu Mega Watt, Ini Aksi Menko Polhukam

Kemenko Polhukam akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi PT Geo Dipa Energi.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 07 Jan 2017, 07:14 WIB

Diterbitkan 07 Jan 2017, 07:14 WIB

Wiranto menjadi Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, menegaskan pihaknya akan membantu PT Geo Dipa Energi dalam menyelesaikan proyek 35 ribu Mega Watt (MW) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Geo Dipa adalah salah satu perusahaan yang bergerak disektor panas bumi. Perusahaan tersebut mengelola pembangkit tenaga listrik, tenaga panas bumi, di Patuha di Jawa Barat dan Dieng, Jawa Tengah.

"Di dua geotermal itu, kapasitas yang bisa dibangun sekitar 400 mega watt, tapi sekarang baru dilakukan 120 (mega watt). Jadi ada jarak yang cukup besar. Kalau itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya, maka tentu akan bisa membantu pencapaian dari 35 ribu mega watt sampai dengan 2019," ucap Wiranto saat menerima audiensi PT Geo Dipa Energi, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 6 Januari 2017.

Karenanya, dia menyatakan akan membantu masalah yang tengah di hadapi Geo Dipa, agar bisa segera melakukan percepatan mengejar pembangunan listrik 35 ribu mega watt.

"Kita akan berusaha untuk melakukan percepatan itu. Geo Dipa itu sekarang sedang bermasalah yang perlu diselesaikan. Kemenko Polhukam akan membantu menyelesaikan itu," pungkas Wiranto.

PT PLN (Persero) terus menggenjot pembangunan pembangkit listrik sebagai upaya memenuhi program kelistrikan 35 ribu mega watt yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Namun, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sejumlah proyek sejak 2006 hingga 2010 tidak terselesaikan. Tidak main-main, proyek ini ditargetkan membangun 7.000 Mega Watt.

Menurut dia, kejanggalan tersebut juga berdasarkan laporan BPKP. Sebab, ada pembayaran Rp 4,94 triliun dan proyek itu belum selesai.

Jokowi pun sempat mengancam akan melaporkan pelaksana proyek-proyek yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama proyek pembangkit listrik yang tidak bisa diteruskan.

"Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah, berarti saya akan bawa ke KPK," cetus Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas mengenai perkembangan pembangunan proyek listrik 35 ribu MW di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 1 November 2016.

Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan karena menyangkut uang dan anggaran yang sangat besar, namun sampai saat ini Jokowi belum juga mendapatkan kepastian mengenai hal itu. Jokowi telah meminta laporan dari BPKP mengenai 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak 7-8 tahun.

Dia sekaligus meminta kepada BPKP untuk memastikan status 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Menurut Jokowi, proyek yang sudah menelan biaya triliunan rupiah ini harus dipastikan statusnya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak.