Pembentukan Sentra Pelayanan Pertanian oleh TNI Dinilai Tak Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai rencana Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membentuk Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) tidak tepat. Menurut Gufron rencana tersebut hanya akan semakin menguatkan kehadiran militr dalam masyarkat sipil dan mengikis profesionalisme anggota TNI.

"Rencana pembentukan SP3T oleh TNI bukan langkah tepat dan tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi para petani," ujar Gufron di Jakarta, Senin (24/1/2017).

Ia menjelaskan harusnya upaya mendorong kebijakan pemerintah dalam program swasembada beras petani di pedesaan dilakukan oleh kementerian yang terkait dengan urusan pangan.

"Saya kira ada satu persepsi yang keliru dalam menafsirkan mendorong pemerintah dalam upaya swasembada beras itu," ujar dia.

Pelibatan TNI dalam konteks pertanian, kata Gufron, justru akan melahirkan masalah masalah baru, tidak hanya bagi internal TNI tapi juga ranah kehidupan sipil secara luas.

"Terutama TNI tidak dibekali keahlian soal isu-isu pertanian tapi juga dikhatirkan ini akan menimbulkan persoalan lain," jelas Gufron.

Oleh karena itu, Gufron mendorong kepada kementerian-kementerian yang terkait dengan isu pangan untuk mengatasi pelayanan pertanian padi tersebut.

"TNI tugasnya hanya untuk mengatasi ancaman eksternal dari luar, bukan ngurusin soal sawah," Gufron menandaskan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pada 2017 TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan.

"Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah," ucap Gatot.

Gatot mengatakan pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi, misalnya mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan. Sehingga, dengan adanya SP3T ini petani tidak lagi membeli bibit padi dari tengkulak.

"Produksi beras tak terganggu untuk menjaga swasembada pangan. Dulu, Bapak Presiden Joko Widodo berkata, kalau swasembada pangan tak tercapai, saya akan dicopot. Sekarang saya panglima," Gatot menandaskan.