Jokowi: Jangan Sampai Kebakaran Hutan Terulang Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menteri, kepala daerah, dan aparat penegak hukum tidak lengah mencegah kebakaran lahan dan hutan sejak awal 2017. Kejadian ini kerap melanda sejumlah wilayah Indonesia pada setiap tahun.

"Ini masih bulan Januari, tapi sudah mulai kelihatan keringnya. Oleh sebab itu, jangan sampai lengah. Tadi sudah disampaikan bahwa BMKG memprediksi tahun 2017 ini akan lebih kering dari 2016. Jadi, kita semua harus hati-hati," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (23/1/2017).

Jokowi menyampaikan itu dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017 dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo,

Selain itu, juga Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Jambi Zumi Zola, dan sejumlah gubernur lain.

"Saya rasa kita semua yang di sini ingat kebakaran tahun 2015 betul-betul kita pontang-panting. Tetapi, karena api (saat itu) betul-betul sudah menjalar, sudah membesar. Segala cara yang kita lakukan menjadi sia-sia, karena sudah terlanjur terbakar," ujar Jokowi yang dikutip dari Antara.

Kebakaran hutan dan lahan pada 2015 melingkupi 2,089 juta hektare. Kejadian itu juga memakan kerugian finansial hingga Rp 220 triliun.

"Karena itu, kita semuanya harus antisipasi, jangan sampai peristiwa kebakaran 2015 itu terulang kembali. Kita patut bersyukur tadi seperti disampaikan Menkopolhukam 2016 turun sampai 82-83 persen, dan kita harapkan tahun 2017 ini juga mengalami penurunan lagi," pinta Jokowi.

Berdasarkan pantauan satelit NOAA, jumlah titik api (hotspot) pada 2016 turun sebesar 82,14 persen dari 2015, sedangkan berdasarkan pantauan satelit Terra Aqua jumlah titik api turun 94,58 persen.

"Dampak dari adanya kebakaran hutan tidak hanya urusan masalah ekonomi. Kita mengalami kerugian kalau dihitung-hitung dampaknya karena urusan pembatalan penerbangan, dampak karena perkantoran yang libur, dampak karena aktivitas ekonomi yang berhenti mencapai angka yang tidak sedikit yaitu Rp 220 triliun, kurang lebih, angka yang sangat besar sekali," jelas Jokowi.

Efek itu belum ditambah dengan dampak kesehatan dari 504 ribu orang alami infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan hilangnya habitat keragaman hayati dari rusaknya hutan seluas sekitar 2,6 juta hektare.

"Yang berkaitan dengan liburnya sekolah ini juga tidak bisa dihitung kerugiannya. Kita harapkan 2017 ini tidak terjadi," harap Jokowi.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang telah melaksanakan pekerjaan yang besar dan ini." imbuh dia.

Jokowi berharap persentase hotspot tahun ini dapat ditekan hingga nol persen, meski hal itu sulit dilaksanakan. Namun demikian, semua harus bekerja keras untuk mengantisipasi ini.

Sedangkan Menkopolhukam Wiranto menyatakan jumlah hari status tanggap darurat dapat diturunkan dari 150 hari pada 2015 menjadi nol pada 2016. Namun, belum ada anggaran khusus yang secara tegas dapat digunakan untuk pencegahan dan pengadaan sarana serta prasarana kebakaran hutan.

"Terdapat juga hambatan penggunaan APBD oleh pemda untuk menggerakkan satgas dan instansi darah yang disebabkan oleh Permendagri 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penggunaan dana itu hanya boleh saat tanggap darurat sebelumnya belum dapat digunakan," ungkap Wiranto.