Imigrasi Sebut Belum Ada Warga Asing Diduga ISIS di Sulut

Sampai saat ini pihak imigrasi tidak menemukan adanya warga negara asing diduga ISIS di Sulut

oleh Yoseph Ikanubun diperbarui 19 Jun 2017, 07:57 WIB
Diterbitkan 19 Jun 2017, 07:57 WIB
20170118-Delapan-Warga-Negara-India--Diamankan-Petugas-Imigrasi-Jakarta-IA
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F. Sompie memberi keterangan saat rilis sindikat internasional pemalsuan dokumen keimigrasian di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Rabu, (18/1). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Minahasa Utara - Selain rapat koordinasi bidang pertahanan yang dipimpin langsung Menko Polhukam, Wiranto di Manado baru-baru ini, sejumlah lembaga juga memperkuat kinerjanya di wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Hal itu terkait memanasnya konflik di Filipina Selatan, dan dikhawatirkan merembet masuk ke Sulut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronny Sompie, akhir pekan lalu, berkunjung sekaligus memantau keberadaan warga negara asing (WNA) di Sulut apakah memiliki kaitan dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

"Sampai saat ini pihak imigrasi tidak menemukan adanya orang asing dari aliran ISIS berada di Sulut," kata dia saat mengunjungi Pemkab Minahasa Utara, Sulut, Jumat 16 Juni 2017.

Sompie mengatakan, meski demikian pihaknya tidak akan terlena dan akan bekerja maksimal untuk mengawasi WNA yang masuk ke Indonesia, terlebih di Sulut.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga keutuhan negara dari ancaman pihak luar salah satunya ISIS," tegas dia.

Sompie mengungkapkan, kedatangannya selain bernostalgia dengan Bupati Minahasa Utara, Vonnie A Panambunan juga ada undangan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), kaitannya dengan sistem pencegahan terhadap ISIS.

"Untuk itulah memang perlu ada sinergitas dari berbagai elemen baik TNI, Kepolisian, perhatian pemerintah juga masyarakat terhadap antisipasi masuknya ISIS," ungkap dia.

Mantan Kapolda Bali ini menambahkan, pihaknya berupaya mengawasi dokumen WMA yang masuk ke Indonesia dan warga negara Indonesia (WNI) yang ke luar negeri. Selain itu, pihaknya juga memeriksa izin tinggal WNA.

"Sama-sama kita berupaya agar tidak terjadi potensi gangguan keamanan serta ketenteraman masyarakat, mulai dari pintu gerbang baik lewat Sangihe, Talaud juga Bitung dan Minahasa Utara. Bisa saja mereka masuk lewat Kalimantan ataupun Ternate. Intinya kerja sama sinergi untuk bagaimana kekuatan ini digelorakan dengan tujuan mengantisipasi," ujar Sompie.

 

 

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya