Basaria KPK: Koruptor Itu Tidak Pancasilais

Wakil Ketua KPK membeberkan korelasi sila-sila di Pancasila dengan sikap anti-korupsi.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 02 Okt 2017, 13:14 WIB
Diterbitkan 02 Okt 2017, 13:14 WIB
20170331- KPK Sita 25 Ribu Dolar AS dari Pejabat PT PAL- Basaria Pandjaitan-Jakarta- Helmi Afandi
Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menggelar konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/3). Basaria menyebut uang yang berhasil disita KPK itu sebagai cashback atas penjualan 2 unit kapal SSV (Strategic Sealift Vessel).(Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyebut para koruptor Tanah Air tak memiliki jiwa Pancasila. Pernyataannya terlontar masih di suasana hari kesaktian Pancasila 1 Oktober.

"Orang yang melakukan korupsi, berarti dia tidak Pancasilais," ujar Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/10/2017).

Menurut Basaria, seseorang yang memahami dan menanamkan Pancasila di dalam dirinya tak akan melakukan tindak pidana korupsi.

Ia memaparkan, Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan nilai antikorupsi. Sebab, tak satu pun agama menghalalkan korupsi.

Demikian juga dengan Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

"Kalau sudah ada sekelompok, seorang tertentu korupsi, pasti ini tidak akan menimbulkan keadilan," kata dia.

Menurut Basaria, karena para koruptor tak memahami Sila Kedua Pancasila, banyak rakyat di Tanah Air tak mendapatkan pendidikan serta kesehatan yang semestinya.

"Karena menurut penelitian, kalau korupsi tidak ada di Indonesia, bahkan kesehatan dan pendidikan itu tidak perlu bayar. Gratis untuk seluruh penduduk Indonesia," terang Basaria.

 

Sila Keempat dan Kelima

Basaria menegaskan, koruptor juga tidak menjiwai nilai Sila Keempat, yakni Persatuan Indonesia. Korupsi yang dilakukan sekelompok orang dapat menimbulkan keributan dan perpecahan.

Sementara, Sila Kelima, Kerakyatan yang Dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dapat diwujudkan jika tidak ada lagi korupsi yang terjadi.

"Dengan adanya korupsi bagaimana kita mencapai keadilan sosial? Enggak mungkin kan," perempuan pertama di pucuk pimpinan dalam sejarah KPK itu .

 

Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya