Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Kapolda: Saya Sudah Keliling, Tak Ada Isu Agama di Pilkada Jabar

Agung berharap isu semacam itu tidak terjadi pada saat proses pelaksanaan pilkada. Sehingga tidak ada benturan antarmasyarakat.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 10 Okt 2017, 18:24 WIB

Diterbitkan 10 Okt 2017, 18:24 WIB

Kapolda Sumsel Irjen Polisi Agung Budi Martojo

Irjen Polisi Agung Budi Maryoto. (Liputan 6 SCTV).

Liputan6.com, Jakarta Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto memastikan pihaknya hingga kini belum menemukan adanya pihak yang sengaja memainkan isu agama jelang Pilkada Jabar 2018.

Menurut Agung, ia dan jajarannya telah menyambangi sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat dan tidak menemukan adanya pihak yang hendak memainkan isu tersebut.

"Jabar adalah masyarakat yang religius. Saya udah keliling dari selatan ke utara, santun-santun," kata Agung di sela-sela acara Apel Kasatwil, Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/10/2017).

Agung berharap isu semacam itu tidak terjadi pada saat proses pelaksanaan pilkada. Sehingga tidak ada benturan antarmasyarakat. "Insyaallah tidak ada isu-isu seperti itu," ucap Agung.

Guna mengantisipasi hal itu, dia mengatakan, pihaknya telah membentuk tim patroli siber di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat.

"Kalau ditemukan dan diindikasikan hate speech, bisa kami capture dan lakukan langkah-langkah penyelidikan dan kalau alat bukti cukup, kita tingkatkan ke penyidikan dan dijerat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," terang Agung.

Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri ini memastikan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 21.337 personel dalam pengamanan Pilkada Jawa Barat 2018. Selain itu, Polri juga akan mendapatkan pasukan bantuan dari TNI sebanyak 2.700 personel.

Agung berharap, semua pihak yang akan berpartisipasi dalam Pilkada Jawa Barat 2018 dapat mengikuti seluruh mekanisme hukum yang berlaku.

"Harapan saya, saat masuk dalam tahapan pilkada, kampanye dan lain-lain, siapa pun yang terpilih, itu adalah mekanisme demokrasi. Kalau tidak menerima, ada mekanisme hukumnya. Tidak boleh memobilisasi massa untuk menekan KPU dan pihak-pihak lain," tandas Agung.

Sinyal dari Kapolri

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian Tito mengatakan, sejumlah wilayah yang diduga rawan dalam pagelaran Pilkada Serentak 2018 antara lain Jawa Barat, Papua, dan Kalimantan Barat.

Jenderal bintang empat itu menuturkan, salah satu potensi kerawanan di tiga wilayah tersebut ialah terkait isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Masalah pilkada, situasinya biasa, natural. Tensi dari dingin biasanya menghangat, tapi upayakan jangan sampai memanas, itu bahasanya Beliau (Jokowi). Artinya, biasa hangat dalam rangka kompetisi (atau) kontestasi politik, tapi jangan sampai terjadi gangguan keamanan," ucap Tito di acara Apel Kasatwil, Akademi Kepolisian, Semarang, Senin 9 Oktober 2017 kemarin.

Saksikan video menarik di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓