Komarudin PDIP: Kepala Daerah Harus Konsisten Kelola Dana BOS

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun meminta para kepala daerah konsisten dan sungguh-sungguh dalam pengelolahan dana bantuan operasional sekolah (BOS). 

Pendidikan, kata dia, adalah  program utama dari sektor lainnya dan jadi tanggung jawab bersama.

"Saya menyesalkan jika sampai ada dana BOS yang terlambat," ujar Komarudin melalui pesan tertulis usai kunjungan ke SMAN 1 Kota Tual Maluku Tenggara, Senin (30/10/2017)

Di Kota Tual dana BOS terlambat di triwulan tiga tahun ini. Kondisi ini jadi keluhan pihak sekolah dan para guru di wilayah tersebut.

Politikus PDIP itu menyatakan, proses pencairan dana BOS kini diatur oleh Provinsi Maluku. Di tahun sebelumnya dana BOS diurus pihak pemerintah Kota/Kabupaten Maluku Tenggara dan berjalan lancar.

Dia mengimbau, untuk mengatasi persoalan ini Pemerintah Provinsi mengalokasikan 30% dana APBD khusus untuk pendidikan.

"Selain itu peran masyarakat, orangtua dan para alumni juga aktif membantu meringankan beban tersebut," ujar Komarudin Watubun.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Tual Fata Tukloy mengatakan, Keterlambatan menyebabkan sejumlah program pendidikan yang disusun terhambat.

"Dana tersebut sebagian kami butuhkan untuk membayar honor guru dan sejumlah program yang disusun pertahun," Katanya.

Saat ini jumlah pengajar yang telah menjadi PNS di sekolah itu sebanyak 58 guru dan 23 guru tenaga honorer dengan jumlah siswa 958 orang.