Wasekjen Hanura: OSO Acap Keluarkan SK Ganda untuk Paslon Pilkada

Wakil Sekjen Hanura Dadang Rusdiana mengungkapkan keganjilan yang dilakukan oleh Ketua Umum Oesman Sapta Odang.

oleh Yunizafira Putri Arifin Widjaja diperbarui 16 Jan 2018, 06:52 WIB
Diterbitkan 16 Jan 2018, 06:52 WIB
Oso
Wakil Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang atau Oso.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana mengungkapkan keganjilan yang dilakukan oleh Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO). Menurut dia, OSO telah membuat beberapa Surat Keputusan (SK) ganda dalam pengusungan pasangan calon untuk Pilkada serentak di beberapa daerah.

"Ya ini kan yang parah ada SK ganda, yang dua-duanya kan juga udah memenuhi mahar. Kan menimbulkan keributan di lapangan ya, seperti di Purwakarta, di Garut," ujar Dadang di Hotel Ambhara Jakarta Selatan, Senin 15 Januari 2018.

Menurut penuturan Dadang, munculnya SK ganda itu karena OSO dirasa tidak konsisten dalam membuat keputusan. Ia berulang kali membuat dan membatalkan SK yang sudah ditandatangani oleh Sekjennya.

Dadang menyebutkan, jika Sekjen menolak menandatangani SK, OSO lantas meminta Wasekjen untuk menandatanganinya. Hingga terdapat 2 SK yang berbeda.

"Ya dia udah buat SK, dibuat dengan Sekjen, kemudian esoknya dia cabut lagi SK itu dan minta kepada Sekjen untuk menandatangani SK yang berbeda. Ya Sekjen menolak, karena malu dong. Dia tetap buat SK, lanjutin dengan ditandatangani oleh Wasekjen," tuturnya.

Menurut dia ini, ketika membuat SK yang baru terhadap suatu pasangan calon, OSO juga tidak mengembalikan mahar politik yang sudah didapat.

 

SK Kerap Berganti

Oso: Pluralisme Indonesia Jadi Modal untuk Membangun Negara
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengajak masyarakat membangun bangsa ini dengan potensi yang dimiliki termasuk pluralismenya.

Ia mencontohkan, hal ini terjadi seperti di Purwakarta yang menyebabkan gontok-gontokan. Karena DPC berpegang teguh dengan SK yang telah ditandatangani Ketua dan Sekjen partainya. Sedangkan, terdapat calon lain yang mendaftar dengan SK yang berbeda.

"Ini kan aib ya. Mahar diambil, SK-nya diganti, maharnya tidak dikembalikan, ini kan udah mencoreng Partai Hanura. Selain di Purwakarta juga di Garut, Kabupaten Luwu, Tarakan, banyak daerah, jadi banyak SK ganda sebetulnya," ungkap dia.

Adanya kejadian ini tentu mencoreng nama baik Partai Hanura. Akibatnya, Dadang pun merasa malu karena tindakan ini tidak lagi mencerminkan nama partainya yang mengklaim sebagai hati nurani rakyat.

"Jadi ini sudah malu kita. Jadi kita menyandang hati nurani tapi pada kenyataannya kita jauh dari hati nurani," ujar Dadang.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya