BNPP Kebut Sarana Pendukung 7 Pos Lintas Batas Negara

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus mengejar pembangunan sarana pendukung untuk 7 Pos Lintas Batas Negara terpadu.

Kepala BNPP Tjahjo Kumolo mengatakan, sekarang tinggal bagaimana 17 Kementerian/Lembaga (K/L) saling mengisi untuk membangun sarana penunjang atau pelayanan sosial dasar hingga perekonomian. Seperti pertanian, ataupun pendidikan yang ada di daerah perbatasan.

"Sesuai arahan Bapak Presiden pada rapat pertama setelah beliau dilantik, target tiga tahun infratruktur ini harus selesai," ucap Tjahjo dalam rapat Koordinasi Pengendalian, Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembanguan Kawasan Perbatasan 2018, di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Dia menuturkan, BNPP harus mengebut pembangunan ini juga harus selaras untuk mengintegrasikan dan mengoptimalisasikan program antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

"Forum koordinasi ini untuk lebih memfokuskan. Tahun anggaran tahun ini setidaknya infrastruktur ekonomi dan sosial harus sudah selesai semua," jelas Tjahjo Kumolo.

Menko Polhukam Wiranto menyatakan sekarang ini masyarakat perbatasan merasa nyaman dan bangga dengan Indonesia, bukan dengan negara tetangga.

"Buatlah masyarakat perbatasan itu agar merasa nyaman. Sehingga kita ditanya siapa, saya orang Indonesia. Kita bangga 7 PBLN sudah dibangun. Kalau di sana jalan tetangganya 10 meter, di sini 20 meter. Perbatasannya juga, ini sudah bisa membuat bangga masyarakat kita di daerah perbatasan," tutur Wiranto.

Karenanya, sekarang ini bagaimana mengembangkan daerah berpatasan dengan terobosan yang ada. Dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga yang ada, tentu dengan pembiayaan atau anggaran yang memadai.

"Tidak ada satu kebaikan tanpa biaya. Karena itu pembiayaaan jadi perhatian kitam semua terlibat disana," tandas Wiranto.

Saksikan video pilihan di bawah ini: