Rumah DP 0 Rupiah, Antara Janji dan Realita

Liputan6.com, Jakarta - Satu per satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno terealisasi. Terakhir, Kamis 18 Januari 2018, Anies meletakkan batu pertama pembangunan hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Hunian yang rencananya dapat diperoleh masyarakat dengan DP 0 rupiah.

Rumah DP Rp 0 itu lalu diterjemahkan dalam bentuk rumah susun milik (rusunami). Keberadaan rusunami ini disebut akan memfasilitasi semua warga untuk memiliki rumah.

Mantan Mendikbud itu mengatakan, rumah DP 0 rupiah merupakan pelunasan janji kampanyenya. Dia ingin sebagian besar warga mempunyai rumah sendiri. "Salah satu janji yang paling diingat warga mulai kita lunasi hari ini," tutur Anies.

Jika menilik janji Anies-Sandi pada kampanye lalu, keduanya mengatakan rumah DP 0 rupiah ini bisa berupa rumah susun ataupun rumah tapak. Sebab, yang mereka rancang adalah instrumen pembiayaannya.

"Yang kami bicarakan instrumen pembiayaannya. Agar siapa saja bisa beli rumah, baik rumah tapak atau rumah susun," kata Anies dalam debat terakhir calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2017.

Pada November 2017, saat sudah dilantik, Sandiaga Uno mengakui sulit mencari lahan untuk membangun rumah DP 0 rupiah, khususnya untuk rumah tapak. Sehingga, dia dan Anies akan memprioritaskan pembangunan rumah susun.

"Kita sudah sampaikan berkali-kali diprioritaskan untuk vertikal karena lahan di Jakarta kan sulit, diprioritaskan untuk vertikal," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta, Sabtu 4 November 2017.

Bisa Dipesan April

Oleh karena itu, pada tahun ini, Pemprov DKI menggelontorkan Rp 800 miliar untuk realisasi program itu. Ground breaking rumah susun pertama di kepemimpinan Anies-Sandi pun dilakukan Kamis kemarin di Pondok Kelapa.

Masyarakat mulai dapat memesan rumah dengan harga Rp 320 juta untuk tipe 36 dan Rp 185 juta untuk tipe 21 pada April 2018.

"(Skema pembelian) nanti BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang akan mengumumkan, kemudian juga proses pendaftarannya lewat situ, mudah-mudahan bulan April kita sudah selesai BLUD. Nanti BLUD yang akan mengelola proses penerimaan, pendaftaran bagi warga," ujar Anies di lokasi.

Skema pembiayaan rumah DP 0 rupiah, lanjut dia, melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) BLUD yang bertujuan meringankan pembayaran angsuran. FLPP menerapkan suku bunga 5 persen dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

Calon pembeli harus warga DKI Jakarta, diutamakan yang sudah menikah, belum pernah memiliki rumah, dan belum pernah mendapat fasilitas kredit FLPP. Untuk harga jual unit adalah sebesar Rp 8,8 juta/m2 untuk wilayah Jakarta Timur. Anies menegaskan, rusunami tersebut untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bergaji di bawah Rp 7 juta.

"Di bawah Rp 7 juta. Jadi ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nanti akan dibuatkan skema oleh BLUD. yang cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain lain akan dibuatkan. Jadi tidak seragam," kata Anies Baswedan.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, rumah DP 0 rupiah akan tersedia 2 tower. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu 1,5 tahun.

Tahap pertama dibangun satu tower terdiri 703 unit. Kontraktor pembangunan adalah Totalindo Tbk.

"Terdiri dari 513 tipe 36 dengan harga Rp 320 juta dan 195 unit tipe 21 dengan harga Rp 185 juta," kata Yoory.

Pengembang Ciputra Group turut serta dalam mewujudkan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan hunian yang layak kepada warga. Dukungan tersebut dengan ikut dalam penandatanganan kerja sama dengan Pemprov DKI dalam Program Rumah DP 0 Rupiah.

Agar pelaksanaan Program Rumah DP 0 Rupiah bisa berjalan maksimal, pendiri Ciputra Grup, Ciputra, pun memberi masukan serta permintaan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Menurut dia, selama ini yang menjadi batu sandungan bagi pengembang untuk mewujudkan Program Rumah DP 0 Rupiah adalah peraturan Bank Indonesia (BI) mengenai Loan to value Ratio (LTV) atau uang muka (down Payment/DP). 

Dalam aturan ini, BI hanya memberikan bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sebesar 85 persen-90 persen untuk rumah pertama, 80 persen-90 persen untuk rumah kedua, dan seterusnya. 

Menurut Ciputra, dengan aturan tersebut, maka pihak bank belum bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan mengambil perumahan yang dibangun pengembang sesuai dengan Program Rumah DP 0 Rupiah.

"Tolong disusun bersama, bagaimana mengatasi peraturan BI yang belum mengizinkan down payment0 rupiah. Kita tergantung dari bank," ucap Ciputra ketika menghadiri agenda pengukuhan dan penandatanganan kerja sama antara Real Estat Indonesia (REI) DKI dan Pemprov DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).

Ciputra mengatakan tidak ingin persoalan BI yang belum mengizinkan adanya DP 0 rupiah nantinya dapat membuat kontroversi. Ia mencontohkan, seperti yang terjadi pada pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang akhirnya menimbulkan banyak persoalan karena mendatangkan pro dan kontra dalam pembangunannya.

"Pulau-pulau di Jakarta gaduhnya luar biasa dan itu merugikan semua bangsa, investor luar negeri. Jangan sampai ini ( Program Rumah DP 0 Rupiah) juga membuat kegaduhan," ujar Ciputra.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, terus mencanangkan program pembangunan Jakarta. Termasuk di antaranya membangun sejumlah proyek mercusuar untuk mengubah wajah Ibu Kota.

Beberapa proyek raksasa yang dicanangkan yakni Light Rail Transit (LRT) bertaraf internasional, Jakarta Integrated Tunnel (JIT) atau Jalan Tol Bawah Tanah, dan pembangunan Stadion Persija yang juga bertaraf internasional.

Sandiaga memang sedang membuka kran investasi besar-besaran di Ibu Kota. Sandi bahkan menargetkan Ibu Kota memperoleh investasi dari asing sebesar Rp 100 triliun pada 2018. Hal tersebut dikatakan Sandiaga usai kunjungannya ke Dubai, Uni Emirat Arab.

"Total target kita untuk investasi 2018, Rp 100 triliun," kata Sandi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, 19 November 2017.

LRT Berbiaya Rp 335 T

Total investasi untuk proyek LRT ini sekitar US$ 25 miliar atau sekitar Rp 335,49 triliun (asumsi kurs Rp 13.419 per dolar Amerika Serikat).

LRT ini akan dibangun dalam periode lima tahun, yaitu dari 2020 hingga 2025.

Proyek pembangunan ini melibatkan dunia usaha. Salah satu yang sudah menyatakan sanggup untuk membangun adalah grup Ratu Prabu Energi.

"(Grup Ratu Prabu Energi) salah satu usaha besar di Indonesia yang membawa konsep yang sudah cukup matang, yaitu membangun lebih dari 200 kilometer tambahan LRT di wilayah Jakarta dan sekitarnya," ujar Sandiaga.

Menurut Sandi, pembangunan LRT yang diajukan Ratu Prabu tidak membebani APBD DKI.

"Konsepnya full business to business (B to B) tanpa dukungan pemerintah sebagai pemberi jaminan," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 4 Januari 2018.

Pembangunan LRT ini, kata Sandi, untuk mengurai kemacetan Jakarta.

Jalan Tol Bawah Tanah

Wakil Gubernur Sandiaga menargetkan pembangunan Jalan Tol Bawah Tanah dimulai tahun ini. Saat ini, PT Antaredja Mulia Jaya, sebagai pihak yang digandeng untuk mengerjakan proyek ini, telah melakukan uji kelayakan.

"Mereka (Antaredja) akan masuk skema kemitraan pemerintah dan badan usaha. Jadi ada beberapa poin-poin penting seperti outline business case dan final business case yang mereka siapkan. Itu sekarang kami tunggu," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 17 Januari 2018.

Proyek Jalan Tol Bawah Tanah itu akan menelan biaya sekitar Rp 40 triliun dan tidak menggunakan APBD DKI.

"Ini menarik karena US$ 3 miliar yang dikucurkan proyek ini tanpa APBD, feasibility study dilakukan oleh swasta. Dengan kerja sama ini kita harapkan bisa mengurai kemacetan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, atasi masalah banjir, menambah energi di Jakarta," ujar Sandi.

Jalan Tol Bawah Tanah itu nantinya terdiri dari dua ruas, yaitu ruas Balaikambang-Manggarai dan ruas Ulujami-Tanah Abang.

Adapun, kata Sandiaga, skema kerja sama antara Pemprov DKI dan PT Antaredja, dilakukan melalui kerja sama antara PT Antaredja dan Badan Usaha PT Jakarta Toll Development.

Stadion Persija Bertaraf Internasional

Sandiaga Uno juga menyatakan akan membangun Stadion Persija bertaraf internasional. Stadion ini terletak di Jakarta Utara.

"Stadion ini dibangun bertaraf internasional, yang nantinya akan menjadi salah satu stadion kebanggaan milik Persija yang diharapkan mampu bersaing dengan stadion-stadion tim di Liga Asia, bahkan Liga Eropa," ujar Sandi saat membuka Jakmania Store di Rawasari, Jakarta, Selasa, 12 September 2017.

Stadion ini mulai dibangun pada Oktober 2017 dan diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu dua tahun.

Ia menyebut pembangunannya menelan anggaran hingga Rp 2 triliun. Namun, Sandiaga memilih menggunakan dana swasta.

"Kami menganggarkan Rp 19 miliar untuk final business case karena nanti konsepnya stadion dibangun pada tahun depan dengan pola kemitraan pemerintah dan badan usaha. Jadi bentuknya adalah public private partnership," ujar Sandiaga saat mendampingi Presiden Joko Widodo di lapangan latihan Timnas Indonesia, Sabtu 2 Desember 2017.

Menurut Sandiaga, dalam pembangunan stadion ini, Pemprov DKI akan mempersiapkan lahan, dan pihak swasta yang akan membangun stadion untuk dikelola selama 30 hingga 35 tahun.

Stadion tersebut dirancang bukan hanya sebagai tempat bertanding Persija, melainkan juga akan jadi sarana untuk sekolah olahraga (SSB) atau pusat olahraga.

"Bangkunya dapat menampung 75 ribu orang dan rumputnya seperti stadionnya Manchester United. Ini adalah komitmen kami (Anies-Sandiaga) karena Persija merupakan klub tertua sepak bola," ujar Sandiaga di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu, 4 Januari 2017.

Saksikan video pilihan di bawah ini: