Grace Natalie Klarifikasi Pertemuan PSI dengan Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie mengklarifikasi pertemuan jajaran pengurus partainya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara yang belakangan menuai pro dan kontra lantaran disebut membicarakan pilpres di sela jam kerja Presiden.

"Ada anggapan yang kurang tepat terkait pertemuan DPP PSI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis 1 Maret 2018. Pertemuan itu adalah inisiatif DPP PSI yang meminta pertemuan dengan Presiden untuk membicarakan masalah kebangsaan dan negara," jelas Grace dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 3 Maret 2018.

Menurut Grace, Presiden Jokowi memenuhi permintaan itu karena peduli dengan pendidikan politik kaum muda. "Masalah kebangsaan dan negara yang menjadi concern kami terutama adalah masalah korupsi dan intoleransi," kata Grace.

"Karena korupsi dan intoleransi terus terjadi menjelang Hari H pemilu, maka pemilu kita terancam menjadi tak berkualitas," imbuh dia seperti dikutip Antara.

Terkait dukungan terhadap Jokowi pada Pilpres 2019, Grace menegaskan bahwa sejak awal PSI memang mendukung Presiden Jokowi. Namun dia menegaskan PSI akan bekerja untuk memenangi Jokowi di periode kedua melalui pemilu berkualitas, bukan dengan menghalalkan segala cara.

"Presiden Jokowi tidak boleh diturunkan dengan cara tidak bermartabat, juga tak boleh menang dengan cara demikian," kata dia.

Grace mengungkapkan, saat ini ada tanda-tanda kuat berbagai upaya tidak benar dilakukan untuk menjatuhkan Jokowi. Menurutnya, PSI tidak bisa menerima hal tersebut dan sedang bekerja untuk mencegahnya melalui langkah-langkah strategis.

"Nah, di Istana, kami membicarakan semua itu dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai Presiden, bukan politisi," lanjut mantan presenter berita TV tersebut.

Grace menekankan, Presiden Jokowi adalah seorang negarawan yang sangat peduli dengan masa depan dan pendidikan politik anak muda Indonesia. Sehingga, kata dia, terlalu berlebihan bila diasumsikan Istana Negara digunakan sebagai tempat bermain politik.