Daftar Pejabat Pemerintah yang Hadiri Reshuffle Kabinet di Istana Negara, Ini 7 Sosoknya

Liputan6.com, Jakarta Pada Rabu, 19 Februari 2025, Istana Negara Jakarta menjadi tempat berlangsungnya reshuffle kabinet pertama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan sejumlah pejabat baru diharapkan dapat membawa angin segar bagi pemerintahan yang kini tengah berupaya memperbaiki kinerja dan efisiensi. Menurut informasi yang beredar, pelantikan ini juga mencakup perubahan penting di beberapa posisi kunci.

Sejumlah pejabat yang dilantik tersebut termasuk sosok yang sebelumnya telah menduduki posisi penting namun dengan tantangan besar di bidang tugasnya. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, reshuffle ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat struktur pemerintahan dan memastikan efektivitas setiap kementerian. "Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat," kata Teddy, singkat, dikutip dari ANTARA.

Artikel ini akan membahas tujuh pejabat yang hadir dan dilantik dalam acara reshuffle kabinet ini, dirangkum Liputan6, Rabu (19/2).

Brian Yuliarto hadir di Istana Negara pada agenda reshuffle kabinet untuk dilantik menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek). Ia menggantikan posisi Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang sebelumnya mendapat sorotan karena tidak berhasil meningkatkan kinerja dalam dunia pendidikan dan sains. Brian, yang dikenal memiliki latar belakang dalam bidang teknologi, dipercaya akan membawa perubahan besar dalam sektor pendidikan tinggi.

Pelantikan Brian diperkirakan menjadi langkah yang tepat untuk mengakselerasi perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama dalam pengembangan teknologi dan riset. Sebagai sosok yang didorong oleh visi inovasi, Brian akan dituntut untuk membawa kemajuan dalam dunia pendidikan, serta memperkuat keterlibatan sektor swasta dan publik dalam riset teknologi yang berdampak langsung pada kemajuan bangsa.

Dengan misi untuk merangkul teknologi tinggi dan berfokus pada pengembangan potensi anak bangsa, Brian diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih relevan dan berkembang sesuai kebutuhan zaman.

"Saya diminta hadir. Pak Sekretaris Kabinet yang ngasih tahu (untuk hadir)," kata Brian.

Nugroho Sulistyo Budi diangkat sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menggantikan Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian. Dalam pelantikan ini, Nugroho akan mengemban tugas yang sangat strategis, yakni melindungi Indonesia dari ancaman dunia maya yang semakin meningkat. Sebagai seorang ahli dalam bidang keamanan siber, Nugroho diharapkan dapat memperkuat infrastruktur digital Indonesia dan mengoptimalkan perlindungan data penting negara.

Sebagai Kepala BSSN, Nugroho tidak hanya dituntut untuk memperkuat pertahanan siber Indonesia tetapi juga memastikan agar kebijakan yang diambil sejalan dengan perkembangan teknologi yang cepat. Dengan latar belakang militernya, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ancaman yang datang dari dunia maya, serta kemampuan untuk merancang strategi mitigasi yang efektif.

Peran BSSN yang semakin krusial dalam menjaga keamanan nasional membuat penunjukan Nugroho sebagai kepala BSSN menjadi sangat relevan, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang membutuhkan perhatian serius.

Selain Nugroho, Pratama Dahlian Persadha juga dilantik sebagai Wakil Kepala BSSN, menggantikan Rachmat Wibowo. Dalam posisi ini, Pratama akan berkolaborasi erat dengan Nugroho Sulistyo Budi untuk memperkuat ketahanan siber Indonesia, mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap ancaman digital, dan memperbaiki sistem perlindungan informasi di sektor publik dan swasta.

Sebagai Wakil Kepala BSSN, tugas Pratama bukan hanya memastikan keamanan dunia maya tetapi juga berfokus pada edukasi dan pelatihan untuk memperkuat kesadaran siber di kalangan masyarakat. Dengan pendekatan yang berbasis pada kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan akademisi, Pratama diharapkan dapat menghadirkan terobosan dalam pengelolaan masalah siber.

Amalia Adininggar Widyasanti dilantik sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) definitif, menggantikan posisi sementara yang telah ia jalani sebelumnya. Dengan latar belakang yang kuat dalam bidang statistik, Amalia diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengumpulan data dan statistik yang akurat untuk kebijakan pemerintah.

Sebagai Kepala BPS, Amalia memiliki tantangan besar dalam memastikan data statistik yang dihasilkan bukan hanya akurat tetapi juga relevan untuk kebutuhan pembangunan nasional. Ia juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap data yang dikeluarkan oleh BPS, serta mendorong penggunaan data dalam pembuatan keputusan yang lebih baik di tingkat pemerintahan.

Selain tujuh pejabat yang telah disebutkan, sejumlah pejabat lainnya juga turut hadir dalam reshuffle kabinet ini, termasuk Marsekal Muda Mohammad Syafii yang dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Ia akan bertanggung jawab dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di Indonesia.

Tak ketinggalan, Muhammad Yusuf Ateh juga dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) definitif, serta Agustina Arumsari yang mengisi posisi Wakil Kepala BPKP. Dengan pelantikan ini, diharapkan BPKP dapat semakin optimal dalam menjalankan pengawasan terhadap keuangan negara dan pembangunan yang sedang berlangsung.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyampaikan komitmennya untuk memperkuat pemerintahan dan memastikan kebijakan yang diambil membawa manfaat besar bagi bangsa Indonesia.

Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menyampaikan peringatan penting terkait pergantian menteri. Ia menekankan bahwa reshuffle kabinet seharusnya tidak hanya menyasar menteri yang memiliki masalah dalam manajemen kepemimpinan semata, tetapi juga mereka yang kebijakannya dipertanyakan.

Efriza mencontohkan Menteri Satryo (Mendiktisaintek) yang mungkin menghadapi isu manajerial, namun ia mengingatkan agar perhatian juga diberikan kepada menteri-menteri lain yang dinilai publik tidak memberikan kinerja maksimal. Ini termasuk menteri yang kebijakan dan komunikasi politiknya dianggap kurang baik, serta mereka yang portofolio pribadinya mungkin tercoreng, misalnya karena terlibat dalam proses hukum di KPK.

Lebih lanjut, Efriza menyoroti kekhawatiran bahwa dalam reshuffle, menteri-menteri yang bermasalah ini hanya dipindahkan posisinya, bukan diganti sepenuhnya. Ia menyampaikan pandangannya melalui pesan singkat kepada media Liputan6.com pada Rabu, 19 Februari 2025. Dengan tegas, Efriza berharap agar perombakan kabinet dilakukan dengan cermat dan tidak sekadar menjadi langkah simbolis, tetapi benar-benar memperbaiki kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

“Jangan sampai pergantian para menteri hanya menteri memang bermasalah dengan manajemen pengelolaan lembaganya dan kepemimpinannya semata, seperti Menteri Satryo (Mendiktisaintek). Namun beberapa menteri yang dirasakan publik tidak berkinerja maksimal, kebijakan dan komunikasi politiknya tidak bagus, maupun portofolio pribadinya tidak lagi baik seperti sedang ada proses di KPK, malah tidak diganti, andai direshuffle hanya digeser saja posisinya,” kata Efriza kepada Liputan6.

Q: Apa tujuan utama dari reshuffle kabinet ini?

A: Tujuan utama reshuffle kabinet ini adalah untuk memperkuat kinerja pemerintahan, memperbaiki efektivitas tiap kementerian, dan menggantikan pejabat yang dinilai tidak optimal.

Q: Siapa yang akan dilantik pada reshuffle kabinet pertama Presiden Prabowo?

A: Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek, Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN, dan Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala BPS.

Q: Apa harapan Presiden Prabowo terkait reshuffle kabinet?

A: Presiden Prabowo menginginkan pemerintahan yang lebih bersih, bebas dari penyelewengan, dan memiliki kinerja yang lebih baik dalam membangun Indonesia ke depan.