Cegah Gaduh Pemilu 2019, Menko Polhukam Inventarisasi Potensi Masalah

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto tengah mencatat sejumlah potensi masalah yang mungkin terjadi pada Pemilu 2019. Iventarisasi ini dilakukan oleh sejumlah instansi terkait.

"Kami mengundang pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Pileg dan Pilpres. Mulai kita inventarisasi dari sekarang hambatan-hambatan apa, ancaman-ancaman apa, tentunya kita netralisasi," ucap Wiranto usai rapat koordinasi terbatas di kantornya, Jakarta, Rabu 1 Agustus 2018.

Pemerintah ingin Pemilu 2019 menjadi kehormatan bagi Indonesia di mata dunia. Masyarakat internasional akan ikut memantau jalannya demokrasi dan politik di Tanah Air.

Untuk itulah, inventarisasi potensi masalah akan dilakukan oleh KPU, Bawaslu, DKPP, BIN, BSSN, Kemenkumham,TNI, dan Polri.

"Kita minta melaporkan dari tanggung jawab mereka masing-masing. Apakah masih ada hambatan, apakah ada hal yang perlu diperbaiki? Kita juga minta BIN untuk menjelaskan ancaman-ancaman apa saja yang akan dihadapi dalam menghadapi Pemilu," Wiranto menjelaskan.

Salah satu potensi masalah yang dapat terjadi pada Pemilu 2019 adalah administrasi. Masalah ini sederhana, tapi tetap harus diantisipasi. Kemudian logistik, personel, serta prosedur dalam bekerja.

"Dari luar ada juga. Soal cyber attack, ada hastag-hastag (tagar) yang membuat suasana kebencian, ada juga sistem IT yang dicoba dibajak. Dan itu harus dihadapi," ungkap Wiranto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Oleh karena itu, lanjut Menko Polhukam Wiranto, potensi masalah tersebut coba dibahas bersama. Lalu, dicarikan solusinya agar Pemilu 2019 bisa berjalan baik.

"Kita jamin, kedepannya dalam pelaksanaannya (berjalan) dengan baik, dengan aman, lancar, dan seadil-adilnya, dan tak menimbulkan kegaduhan," kata Wiranto.