Moeldoko: Orientasi Pemerintah Saat Ini Bangun Konektivitas Antardaerah

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, perspektif dan masukan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan secara partisipatif dan inklusif serta menyempurnakan kebijakan publik berdasar kepentingan bersama.

"Peran serta partisipasi aktif, kritik dan seterusnya, itu menjadi sangat penting, karena perjuangan rekan-rekan kita yang tidak atau bahkan belum terakomodasi dalam sebuah kebijakan publik belum bisa disuarakan teman-teman sekalian, yang pada akhirnya pemerintah mendapat masukan," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2018. 

Menurut Moeldoko, pemerintah akan coba mengakomodasi masukan masyarakat sipil demi tercapainya keadilan sosial yang mengutamakan kepentingan rakyat.

"Orientasi pembangunan saat ini adalah pembangunan infrastruktur untuk membangun konektivitas antara daerah terpencil dengan perkotaan. Ini juga membangun nilai wawasan kebangsaan," jelas dia.

Kepala Staf Kepresidenan juga menuturkan, organisasi masyarakat sipil adalah mitra kunci bagi pemerintah yang berisi ahli-ahli di bidangnya yang bisa memberikan masukan dan penyeimbang bagi pemerintah.

Moeldoko juga yakin bahwa acara "The People's Summit on Alternative Development" yang digelar di Sanur, Bali, 8-10 Oktober, bisa menjadi wadah aspirasi masyarakat sipil, yang selaras dengan energi orientasi pembangunan pemerintah saat ini yang mengarah ke pembangunan manusia dengan memerhatikan lingkup sosial, ekonomi dan budayanya.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini

Dian Kartikasari, Board INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) sekaligus Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dalam sambutan pembukaan menyatakan bahwa Pertemuan IMF-WB tahun ini menjadi momentum penting karena dunia sedang dalam keadaan yang tidak terlalu baik.

"Bank Dunia, IMF, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, yang didominasi kepemimpinannya oleh negara-negara maju, menjadi alat atau pendukung untuk memastikan bahwa semua bangsa semua negara taat melaksanakan agenda globalisasi ekonomi yang di dalamnya mencakup tiga mantra yaitu liberalisasi, privatisasi dan praktik untuk penguasaan pasar yang mendominasi. Pada akhirnya setelah 25 tahun mantra ini mulai diragukan oleh pimpinan negara maju," papar Dian.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: