Tuty Kusumawati, Pengawal Anggaran DKI di Era Ahok yang Lolos Seleksi Sekjen KPK

Ahok kerap memuji Tuty Kusumawati sebagai salah satu pejabat berintegritas. Karirnya sebagai penjaga anggaran DKI berakhir di masa Gubernur Anies Baswedan.

oleh Ika Defianti diperbarui 05 Jan 2019, 08:08 WIB
Diterbitkan 05 Jan 2019, 08:08 WIB
Kepala Bappeda DKI
Mantan Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati saat berbincang dengan Liputan6.com di Balai Kota Jakarta, Jumat (13/5/2016). (Liputan6.com/Gempur Muhammad Surya)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, Tuty Kusumawati menjadi salah satu dari enam nama yang lolos  tahap akhir seleksi calon Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama Tuty sendiri selama ini cukup dikenal di kalangan birokrat, khususnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Karir Tuty mentereng di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Di era Ahok, Tuty menjadi salah satu pejabat yang paling diandalkan. Mantan Bupati Belitung Timur itu menjadikan Tuty sebagai  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Di era Ahok, sosok Tuty Kusumawati kerap menjadi sorotan. Pernyataan Tuty kerap berseliweran di media massa, khususnya terkait soal perencanaan program yang akan dimasukkan ke dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) DKI.

Mantan Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuty Kusumawati usai menjalani pemeriksaan KPK, Jakarta, Kamis (7/4). Tuti diperiksa terkait penerbitan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) Reklamasi Pantau Utara Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Dalam beberapa kesempatan Ahok kerap menyebut nama Tuty sebagai salah satu contoh pejabat yang berintegritas. Beberapa pujian Ahok kepada Tuty yaitu soal langkahnya  yang gemar melaporkan gratifikasi. 

Tuty juga punya peran besar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang kini ditentang Gubernur Anies Baswedan.

Karena perannya tersebut, dia kerap bolak-balik KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi yang menyeret sejumlah nama anggota DPRD DKI Jakarta, salah satunya Mohamad Sanusi, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra.

Saat menjadi Kepala Bappeda, Pemprov DKI Jakarta sempat meraih empat penghargaan terbaik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Empat penghargaan tersebut antara lain Provinsi dengan Perencanaan Terbaik, Provinsi dengan Perencanaan Inovatif, Tingkat Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Tertinggi Tahun 2015, dan kategori Tingkat Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak pada Tahun 2013-2015.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini


Ditentukan Jokowi

Jokowi Resmi Lantik Andika Perkasa Jadi KSAD
Presiden Joko Widodo saat melantik pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Karir Tuty sebagai pengawal anggaran di Ibu Kota berakhir setelah Gubernur Anies Baswedan merotasi Tuty menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk pada Kamis, 5 Juli 2018. 

Dan saat ini, di tengah kesibukannya sebagai kepala Dinas, Tuty tengah bersaing memperebutkan posisi Sekjen KPK. Lolos tidaknya Tuty sebagai 'pemegang stempel' KPK pun kini berada di pansel yang masih harus menentukan tiga nama yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Nantinya, Jokowi lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi mengisi posisi sekjen definitif di lembaga antirasuah itu.

Mampu kah Tuty Kusumawati, penjaga anggaran di era Ahok ini lolos menjadi 'pemegang stempel' KPK ? 

 

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya