Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, Siapa Diprediksi Unggul?

Panglima TNI: Hadapi Separatis Papua Tak Harus Bertempur

Operasi non tempur TNI, bisa dilakukan dengan kegiatan bakti sosial, kegiatan kesehatan, penyuluhan pertanian dan lainnya.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Mar 2019, 05:19 WIB

Diterbitkan 09 Mar 2019, 05:19 WIB

TNI dan Polri Gelar Apel Pengamanan Pilpres 2019

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menghadiri apel Pengamanan Penyelenggara Pemilu 2019 di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (18/9). Pengamanan pemilu ini diberi nama sandi “Mantap Brata” 2018. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, menghadapi gerakan separatis Papua tidak harus melalui operasi pertempuran, namun bisa dengan cara operasi nontempur.

"Dalam operasi di Papua kita melaksanakan dua operasi. Yakni, operasi kinetik (operasi tempur) dan operasi non-kinetik (operasi non tempur)," kata Hadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3/2019).

Seperti dilansir Antara, Hadi menyatakan, operasi non tempur, bisa dilakukan dengan merebut hari rakyat Papua agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam kedaulatan negara. Misalnya, ketika TNI datang ke suatu di Papua, masyarakat merasa nyaman dan tenang dengan keberadaan prajurit TNI.

"Rasa aman dan nyaman ini akan menjadi virus kepada mereka semua yang memiliki niat untuk memberontak," katanya.

Operasi non tempur ini bisa dilakukan dengan kegiatan bakti sosial, kegiatan kesehatan, penyuluhan pertanian dan lainnya. Namun demikian, TNI tetap menyiapkan operasi kinetik (operasi tempur), bila diperlukan.

Ia mengaku hingga saat ini masih terjadi gangguan-gangguan kecil dalam upaya pembangunan infrastruktur di Papua, sehingga TNI memiliki kewajiban untuk membantu mengamankan pembangunan Trans Papua.

Upaya yang dilakukan oleh TNI itu tidak terlepas dari kebijakan dan keputusan negara, dimana TNI juga memiliki tugas pokok Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Infrastruktur yang dibangun di wilayah Papua membutuhkan pengerjaan khusus, sehingga Presiden Jokowi meminta TNI untuk membantu proses pembangunan disana.

"TNI memiliki kemampuan untuk mengamankan dan memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur karena TNI memiliki batalyon Zeni konstruksi dan Zeni tempur," ujarnya.

3 Anggota TNI Gugur

Seperti diketahui, TNI kehilangan tiga orang prajuritnya saat melaksanakan pengamanan dalam rangka proses pergeseran pasukan TNI yang akan melaksanakan pengamanan dan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu pada Kamis pagi (7/3) karena diserang oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB).

"Hal ini sebagai bukti masih ada gangguan di Papua, tapi gangguannya relatif kecil," katanya.

Hingga saat ini, lanjut dia, TNI bersama aparat kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap KKSB tersebut.

Kendala yang dihadapi selama ini, kata dia, di Papua medannya sangat berat, banyak hutan lebat dan jurang, sehingga sangat baik bagi perlindungan kelompok bersenjata.

"Namun, kami optimistis TNI dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," tegas Panglima TNI.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓