Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

2 Direktur PLN Dipanggil KPK Jadi Saksi Sofyan Basir

KPK seharusnya juga akan memeriksa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Namun, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 15 Mei 2019, 10:33 WIB

Diterbitkan 15 Mei 2019, 10:33 WIB

Dirut PLN Buka-bukaan Setelah Rumahnya Digeledah KPK

Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir memberi keterangan pers setelah rumahnya digeledah oleh KPK, Jakarta, Senin (16/7). Sofyan mengaku menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan dua pejabat di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dua direktur tersebut yakni, Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Timur Bali dan Nusa Tenggara Djoko R Abumanan dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Amir Rosidin.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basir)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, ‎Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Selain Djoko dan Amir, penyidik akan memeriksa Senior Vice President Legal Corporate PT PLN ‎Dedeng Hidayat, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Namun, Jonan tidak dapat memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Menurut Febri, Jonan sudah mengirimkan surat terkait ketidak‎hadirannya.

"Informasi ada surat dari pihak Kementeriaan ESDM, tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena sedang pelaksanaan tugas atau perjalanan ke luar negeri," kata Febri.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kasus Sofyan Basir

Dirut PLN Sofyan Basir Jalani Pemeriksaan di KPK

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan penyidik di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/9). Sofyan Basir diperiksa sebagai saksi terkait menerima suap dalam proyek PLTU Riau-1. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

KPK menetapkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Sofyan Basir diduga bersama-sama Eni Saragih dan Idrus menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah sama dengan Eni dan Idrus.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Lanjutkan Membaca ↓